Menteri PAN-RB Minta Ombudsman Beri Laporan Detail

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyayangkan pernyataan Ombudsman RI yang menyebut tidak optimalnya pelayanan publik yang dilakukan ASN di daerah. Menurut Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, seharusnya Ombudsman menyebutkan secara detail lokasi dan instansi mana saja yang saat ini masih bermasalah dalam melayani publik.

“Harusnya Ombudsman bisa lebih jelas menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat tersebut. Jangan disampaikan secara umum sebagaimana dilaporkan kepada Bapak Presiden itu,” kata Tjahjo ketika dihubungi, Senin (1/2).

Dirinya mengakui bahwa wajar apabila masyarakat belum puas dengan pelayanan publik yang dilakukan ASN. Namun untuk memperbaikinya, Ombudsman harus bisa menyampaikan dengan detail jenis keluhan dan instansi/pemda mana yang masih bermasalah. “Sebab saat ini kementerian/lembaga dan pemda sudah banyak yang merubah pelayanan masyarakat dan percepat perizinan,” ungkapnya.

Apalagi, tambahnya, Kementerian APN-RB terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi dari visi reformasi birokrasi. “Walau kami sadari belum secara keseluruhan sudah mereformasi diri dengan sempurna,” ujarnya.

Ia mencontohkan upaya Kabupaten Bone Bolango yang membuat mal pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas perizinan. Pemerintah terus membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi dengan baik. Salah satunya dengan membangun #ZonaIntegritas. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria