NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

KontraS Tolak Pam Swakarsa Jilid II

Cahya Mulyana

25/1/2021 18:29

KontraS Tolak Pam Swakarsa Jilid II — Andi Muhammad Rezaldy (kanan)(MI/ BARY FATHAHILAH)

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rencana Komisaris Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) harus ditolak. Alasannya, satuan itu berpotensi memicu konflik horizontal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa," ujar Staf Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad kepada Media Indonesia, Senin (25/1).

Menurut dia, Pam Swakarsa tidak berlandaskan pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenangnya. Bila terjadi, konflik dan kejadian seperti yang terjadi di era Soeharto bisa terulang.

Baca juga: Banyak OTT, Publik Nilai Kinerja KPK Baik

"Ini berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal dan penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Dengan demikian, ia meminta rencana itu dibatalkan secara keseluruhan. "Bentuknya dengan membatalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa," pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

KPU RI Pastikan Proses Penyusunan Aturan Pemilu Dilakukan Secara Terbuka
02/10/2025 19:04
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Presiden Didesak Tarik TNI dari Urusan Sipil
08/9/2025 10:28
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
10/7/2025 20:35
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Kantor KontraS Didatangi Orang tak Dikenal Usai Terobos Rapat Revisi UU TNI
16/3/2025 17:57
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, DPR: Memang dari Awal tidak Setuju
16/3/2025 12:28
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi
05/3/2025 19:18
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.

LOAD MORE

Opini

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati
23/1/2026 05:05
Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura
23/1/2026 05:00
Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved