Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menggagas program "presisi" (prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan) saat fit and proper test di DPR RI pada Rabu (20/1) lalu.
Empat fokus program presisi ini akan dilaksanakan Listyo dalam masa kepemimpinannya sepanjang periode 2021-2025. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berpendapat analisis keamanan dalam negeri harus tepat guna untuk mewujudkan program presisi.
Baca juga: Kontras: Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM
"Intelejen keamanan perlu dapat membaca situasi dan kondisi keamanan dalam negeri. Diikuti pentingnya binmas melakukan pendekatan kepada masyarakat, guna menjaga harkamtibmas dan mencegah kejahatan sebagai tindakan preventif," ujar Poengky saat dihubungi, Kamis (21/1).
Tak hanya itu, aparat kepolisian juga harus menguatkan patroli keamanan yang dilakukan sabhara dan patroli lalu lintas. "Serta, pelayananan bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan oleh reskrim," imbuh Poengky.
Baca juga: Jalan Listyo Menuju Kursi Kapolri Dinilai Mulus
Menurutnya, profesionalitas SDM di tubuh Polri harus dikuatkan. Terutama di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal. Hal itu penting agar masyarakat dapat merasakan pelayanan Polri dengan optimal.
"Kompolnas mendukung upaya menjadikan polres dan polsek sebagai ujung tombak harkamtibmas dan mengutamakan restorative justice," pungkasnya.
Pihaknya akan mengawal dan mengawasi kinerja program presisi yang diusung Listyo, setelah resmi diangkat sebagai Kapolri.(OL-11)
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
KAPOLRES Tasikmalaya Ajun Komisaris Haris Dinzah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Mantan Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto penggunaan bodycam pada aparat polisi sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak praperadilan yang diajukan AJ sehingga status tersangka sah dan sesuai prosedur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved