Kamis 21 Januari 2021, 20:10 WIB

Kontras: Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Kontras: Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM

Antara
Listyo Sigit

 

KORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengatakan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, minim evaluasi sektor penegakan HAM.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang berpeluang menjadi masalah bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ke depan.

"Yang pertama, pengaktifan Pam Swakarsa. Kami menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa," ujar Fatia, Kamis (21/1).

Selain itu, lanjut Fatia, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan sebagian tugas dan fungsi Polri.

Hal ini menurutnya berpotensi berujung pada peristiwa kekerasan, konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang.

Yang kedua, terkait pemberian rasa aman investor. Seharunya, Fatia meminta Polri harus netral dalam dinamika sosial-ekonomi.

Keberpihakan pada investor ini telah berujung pada tindakan anggota Polri yang melanggar HAM di sejumlah wilayah, termasuk Surat Telegram Rahasia STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang materinya bias kepentingan elite dan pemodal.

Lebih lanjut, Fatia khawatir kebijakan ini akan meningkatkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap aktivis lingkungan  yang kerap mengkritik dan menolak korporasi yang merusak lingkungan.

Terakhir, Fatia mengatakan tidak adanya solusi konkret mengenai berbagai permasalahan mendasar di tubuh Polri seperti penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi dan korupsi di tubuh Polri.

Kontras pun mendesak Komjen Listyo untuk mengevaluasi kembali terkait rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis dan segera melakukan reformasi internal kepolisian secara keseluruhan. (OL-8)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Diminta Sidangkan Harun Masiku Secara In Absentia

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 25 Mei 2022, 07:20 WIB
Sidang in absentia dinilai perlu dilakukan karena sudah hampir tiga tahun Harun menjadi buronan...
Ant/M Risyal Hidayat

Penunjukan Perwira Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah Abaikan Supremasi Sipil

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 25 Mei 2022, 07:14 WIB
Mengembalikan TNI dan Polri ke ranah politik sipil mengingkari semangat reformasi. Salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi...
dok.Ant

Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 25 Mei 2022, 06:25 WIB
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan konflik kepentingan itu bisa terjadi saat pemilihan umum (pemilu) 2024, apabila...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya