Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMPOLNAS meminta agar Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo bisa menerapkan rencana pelarangan setiap anggota Polantas melakukan penilangan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu seperti disampaikan Listyo saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI , Rabu (20/1).
"Modernisasi Kepolisian harus bisa diterapkan hingga ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Tantangannya memang di daerah yang teknologi internetnya masih belum bagus," ungkap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti kepada Media Indonesia, Kamis (21/1).
Maka, Poengky berharap tilang secara daring bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah yang teknologinya sudah mumpuni, misalnya di kota-kota besar.
Ia juga mendukung jika ke depannya Polantas hanya mengatur lalu lintas dan tidak perlu menilang.
"Keluhan masyarakat terkait oknum polantas yang nakal masih ada. Misalnya langsung main tilang dengan tujuan pungli," ucapnya.
Maka, dengan adanya e-tilang, kata Poengky, akan mencegah tindakan pelanggaran petugas yang bertujuan untuk pungli.
Ia juga mengimbau agar CCTV yang terintegrasi dengan Command Center Polri dapat memantau tidak hanya pelanggaran lalu lintas, melainkan juga tindak kejahatan.
"Sehingga diharapkan ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Polda agar CCTV Pemerintah Daerah dan CCTV milik masyarakat dapat diintegrasikan dengan Command Center guna menjaga kamtibmas di wilayah," pungkasnya. (OL-8)
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
KAPOLRES Tasikmalaya Ajun Komisaris Haris Dinzah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Mantan Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto penggunaan bodycam pada aparat polisi sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak praperadilan yang diajukan AJ sehingga status tersangka sah dan sesuai prosedur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved