Selasa 19 Januari 2021, 20:10 WIB

Mendagri Wanti-wanti Potensi Konflik Kepentingan Panja Pilkada

Sri Utami | Politik dan Hukum
Mendagri Wanti-wanti Potensi Konflik Kepentingan Panja Pilkada

MI/Susanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan peserta raker evaluasi Pilkada 2020 di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

 

MENDAGRI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar berhati-hati membahas kasus per kasus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dalam Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada yang dibentuk Komisi II DPR RI.

"Tentang panja, kami pada prinsipnya, dari Kementerian Dalam Negeri, tidak ada masalah. Tapi mungkin yang perlu diantisipasi dan yang perlu hati-hati kalau ada panja, tentang case pilkada, case by case. Nanti akan ada terjadi pergumulan kekuatan (power struggle) kepentingan partai," kata Tito, di Senayan, Jakarta, Selasa.

Mendagri menilai pergumulan bisa terjadi, karena adanya usaha partai politik tertentu untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang diusung masing-masing.

"Karena 'kan ada yang dukung ini, ada yang dukung itu. Yang dukung ini dicoret oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang itu tidak. Nah itu, mungkin power struggle ada di sana," kata Tito.

Baca juga: DPR Pertimbangakan Beberapa Metode Keserentakan Pemilu

Dia mengatakan, karena Komisi II DPR RI sudah siap mengantisipasi potensi pergumulan kekuatan tersebut, maka Kemendagri tidak masalah melakukan rapat panja secara terbuka.

"Kalau siap dengan power struggle itu, enggak apa-apa. Kita terbuka saja," kata Tito.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersepakat untuk membentuk Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan panja tersebut dibentuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada 2020 yang dinilai masih perlu dilakukan evaluasi, karena sejumlah permasalahan.

"Di antaranya, masih terdapat pelanggaran dan sengketa pilkada, masih adanya indikasi praktik politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam daftar pemilih tetap, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, TNI/Polri, dan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-penyelenggara pemilu," kata Doli, saat memimpin rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.(Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Rivan Awal Lingga/gus

Usai Diperiksa Intensif KPK Segera Tentukan Status Nurdin

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 10:45 WIB
Nurdin telah diamankan tim KPK bersama lima orang lainnya. Mereka telah dibawa ke Jakarta usai dinyatakan bebas dari virus covid-19 pada...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/

Banding Heru Hidayat Ditolak, Vonis Tetap Seumur Hidup

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 10:39 WIB
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dalam kasus korupsi...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Kena OTT KPK, Harta Kekayaan Gubernur Sulsel Rp51,3 Miliar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 10:30 WIB
Nurdin terakhir melaporkan kekayaannya pada 29 April 2020 dengan jabatan sebagai Gubernur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya