Pemerintah Didesak Tetapkan OPM Sebagai Teroris

PEMERINTAH diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Sebab, tindakannya selama ini tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap negara, namun menjurus pada aksi teror terhadap warga di Papua.
 
"OPM selama ini menolak secara tegas Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) Efriza melalui keterangan tertulis, kemarin.
 
Dia mengingatkan, salah satu aksi teror yang dilakukan yakni oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM daerah 8 Intan Jaya. Mereka membakar pesawat misionaris milik PT MAF pada awal Januari 2021.
 
Aksi teror OPM, menurut dia, juga dilakukan terhadap langkah pembangunan pemerintah di Papua dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Nduga pada 2018.
 
"Kekejaman OPM sering kita lihat saat mereka menembak heli milik TNI yang sedang mengevakuasi prajurit dan membawa logistik ke daerah pedalaman Papua. Lalu pembacokan pada tukang ojek di Intan Jaya," ujarnya.
 
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sebetulnya telah melakukan pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dana otonomi khusus (Otsus) dan berbagai pembangunan infrastruktur. Ini jadi wujud nyata kehadiran negara di Tanah Papua.
 
Namun, menurut dia, tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah. OPM melakukan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera.
 
Efriza menilai selain menggunakan pendekatan kesejahteraan, perlu pula dibarengi pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua. Salah satunya, dengan memasukkan OPM sebagai organisasi teroris di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
Konsekuensinya, kata dia, ketika jadi organisasi teroris maka tidak dapat diintervensi negara PBB. Hal ini juga bisa membatasi ruang gerak OPM, misalnya, tidak dapat sumbangan dana dari negara luar.

Baca juga: BNPB: Waspadai Potensi Gempa Susulan di Sulbar
 
"Selain itu berimplikasi bertambah konflik karena OPM akan tunjukkan identitas karena itu butuh penguatan militer diperlukan negara damai," ungkapnya.
 
Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan selama ini label teroris selalu ditujukan pada kelompok yang melakukan aksi teror dengan menggunakan simbol keagamaan.
 
Namun, menurut dia, masyarakat kurang memperhatikan aksi teror OPM selama ini yang telah memakan korban, baik dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil Papua.
 
"Varian radikalisme di Indonesia bisa dikategorikan pada tiga hal yaitu dalam hal politik, keyakinan, dan tindakan. Kategori Politik dan tindakan bisa dilihat pada OPM yaitu tindakan brutal yang menyebarkan aksi teror," ujar Irfan.
 
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Willem Wandik menyarankan pemerintah memperkuat diplomasi di level lokal dan internasional untuk membendung isu-isu Papua.
 
Dia juga meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah di Papua. Misalnya, marginalisasi, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, rendahnya tingkatnya partisipasi masyarakat, dan integrasi sosial budaya.
 
"Kekerasan politik secara luas yang belum benar-benar diatasi dan pelanggaran hak asasi manusia seperti di Nduga, Wamena, Intan Jaya, dan masih banyak lagi yang perlu menjadi fokus pemerintah jika ingin stabilitas sosial di Papua terjaga," ujar Willem.
 
Selain itu, dia menilai pendekatan dialog tetap harus dilakukan pemerintah seperti ketika menyelesaikan persoalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, kata dia, dialog tersebut tetap dalam prinsip kesetaraan dan mengurangi ego masing-masing demi terwujudnya kedamaian di Bumi Cenderawasih.(Medcom.id/OL-4)