Kamis 14 Januari 2021, 19:30 WIB

Gelar Seleksi Daring, DPN Bidik Advokat Bermutu

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Gelar Seleksi Daring, DPN Bidik Advokat Bermutu

Dok DPN
Jajaran pengurus Dewan Pengacara Nasional

 

DEWAN Pengacara Nasional (DPN) Indonesia menggelar peserta ujian profesi advokat via daring. Lewat seleksi dapat melahirkan advokat yang bermutu.

"Ujian daring kami targetnya akan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia," ujar Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Menurut dia ujian advokat daring pertama dan terbesar di Indonesia ini akan digelar pada 30 Januari 2021. Sekitar seribu peserta sedang dalam proses pendaftaran yang berasal dari berbagai angkatan peserta pendidikan khusus profesi advokat.

"Itu seperti PKPA, banyak yang berasal dari FHP maupun dari penyelenggara PKPA Lainnya. Ada yang dari angkatan 2011 hingga 2021,” tambahnya.

Menurut dia, materi ujian dipersiapkan secara matang dan disusun oleh tokoh-tokoh hukum ternama di Indonesia. Materi ujian yang kredibel diharapkan mampu mencetak advokat berkualitas.

"Materi ujian kami seluruhnya berupa pilihan ganda dan disusun oleh tokoh-tokoh hukum ternama yang kualitasnya sudah diakui," papar Faizal.

Hasil ujian, tambahnya, akan diumumkan pada 15 Februari 2021. Selanjutnya, calon advokat akan mengikuti verifikasi pelantikan dan peyumpahan advokat bagi yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan UU Advokat.

"Pelaksanaan ujian daring kami lakukan juga sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk memangkas penularan covid-19," tuturnya.

Dia menegaskan, apabila advokatnya berkualitas, maka dia akan memberi pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Hal itu pula yang menjadi alasan berdirinya DPN Indonesia yang juga berupaya menjaga kualitas rekrutmen calon-calon advokat.

"Sekaligus ingin menjadi organisasi advokat yang melayani dan mengayomi anggotanya," pungkasnya.

DPN Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 30 November 2020 setelah mendapat pengesahan Surat Keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM RI. (X-12)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya