Kebijakan Politik Harus Picu Derajat Kemanusiaan

KEBIJAKAN-kebijakan yang diambil pemang ku kepentingan pada 2021 harus mampu meninggikan derajat kemanusiaan agar krisis multidimensi bisa segera diatasi.

“Dalam suasana optimisme kehadiran vaksin covid-19, kebijakan politik dan ekonomi pada tahun ini harus mengedepankan aspek kemanusiaan,” kata Wakil Ketua MPR-RI, Lestari Moerdijat, saat membuka Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring bertema Asa politik Indonesia 2021, kemarin.

Diskusi yang dimoderatori Atang Irawan (Staf Khusus Wakil Ketua MPR-RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi/anggota Komisi 1 DPR-RI Periode 2019-2024), Arya Fernandes (Department of Politics and International Relations, CSIS), Robikin Emhas (Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan), dan Titi Anggraini (Dewan Pembina Perludem) sebagai narasumber.

Selain itu, juga menghadirkan Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Korbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis) dan Gaudensius Suhardi (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kenyataan yang terjadi pada 2020 seperti tren generasi muda yang terpapar radikalisme, berkembangnya organisasi yang antinilai- nilai kebangsaan harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan di tahun ini.

Di samping itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran covid-19 di Tanah Air juga harus terus ditingkatkan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, para pemangku kepentingan harus mengedepankan mindfulness dan compassionate leadership agar mampu membawa masyarakat keluar dari situasi sulit.

Willy Aditya menambahkan, pada 2021 harus meningkatkan harapan pada sektor politik. Upaya menerapkan skema untuk mematangkan demokrasi di Indonesiaa juga perlu dilakukan terus-menerus lewat peningkatan parliamentary dan presidential threshold.

Tetap eksis

Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundangundangan, Robikin Emhas, berpendapat sepanjang kita memegang teguh konsensus kebangsaan, Indonesia akan tetap eksis. Setidaknya ada dua momentum yang mencetuskan konsensus kebangsaan, yaitu Sumpah Pemuda pada 1928 yang secara luar biasa menjadikan beragam perbedaan menjadi satu kekuatan.

Selain itu, jelasnya, momentum Proklamasi Kemerdekaan pada 1945 yang menyatakan kita sebagai bangsa yang beragam suku bangsa yang merdeka.

Kepala Department of Politics and International Relations CSIS Arya Fernandes menilai kondisi tahun ini yang masih diwarnai pengendalian penyebaran virus korona bisa dimanfaatkan para politisi untuk mengampanyekan pentingnya manfaat vaksin covid-19, agar vaksinasi covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik.

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai partisipasi politik masyarakat dan loyalitas pemilih yang meningkat dalam gelaran pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari harapan yang baik di bidang politik tahun ini. Pada posisi ini, jelas Titi, partai politik dan MPR sebagai lembaga negara memiliki peran yang krusial dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih substantif dalam proses pemilihan umum. Titi berharap loyalitas pemilih yang terbentuk dalam proses pemilihan umum dapat ditransformasikan sebagai loyalitas terhadap pemimpin dalam melaksanakan sejumlah upaya pembangunan. (P-1)