Senin 04 Januari 2021, 10:13 WIB

Inas: Pelarangan FPI itu Amanat Demokrasi Pancasila

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Inas: Pelarangan FPI itu Amanat Demokrasi Pancasila

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suasana di sekitar sekretariat DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta

 

POLITIKUS Partai Hanura Inas N Zubir menegaskan menjadikan FPI sebagai ormas terlarang tidak lah bertentangan dengan azas demokrasi. Karena, demokrasi erat hubungannya dengan hukum yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Tanpa hal tersebut, justru akan menimbulkan anarki dari kelompok yang lebih kuat dan banyak.

"Menjadikan FPI sebagai ormas terlarang merupakan amanat Demokrasi Pancasila," kata Inas melalui keterangan resmi, Senin (4/1).

Inas menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan tidak bisa ditawar lagi karena sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia sejak kemerdekaan di proklamirkan oleh para pendiri Bangsa.

Indonesia pun memiliki aturan hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sehingga urusan ormas juga diatur dalam perundang-undangan yakni PERPPU No. 2/2017.

Sementara itu, FPI adalah ormas yang dalam AD/ART menetapkan visi dan misinya menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah.

"Padahal khilafah Islamiah adalah sebuah sistem bernegara yang dalam penerapannya bertentangan dengan sistem demokrasi Pancasila. PERPPU No. 2/2017, pasal 59, ayat 4(c), jelas-jelas melarang Ormas yang menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila," tutur Inas.

Baca juga: ika Ideologi Sama, Pakar Hukum Nilai Perubahan FPI Harus Dilarang

Ormas, lanjut Inas, dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Di sisi lain adalah izin/surat terdaftar FPI juga sudah berakhir pada 20 Juni 2019 dan tidak bisa diperpanjang sebelum mengubah AD/ART, tapi FPI menolak hal tersebut. Oleh karena FPI tidak mau mengubah visi dan misi-nya, makanya layak untuk dinyatakan sebagai ormas terlarang.

"Begitu juga dengan ormas yang baru dibentuk oleh ex-pengurus FPI, apabila masih menggunakan visi dan misi menegakan syariat Islam dalam sistem khilafah Islamiyah, kita berharap Pemerintah tetap tegas untuk manjadikan ormas terlarang lagi," pungkasnya.(RO/OL-5)

Baca Juga

Antara

Jokowi Santuni Korban Jiwa Tragedi Kanjuruhan Rp50 Juta

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 03 Oktober 2022, 18:48 WIB
Total korban jiwa tragedi Kanjuruhan di Malang adalah sebanyak 135...
Ist

Deolipa Laporkan WNA Belanda Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 03 Oktober 2022, 18:37 WIB
WNA Belanda berinisial ACC ke Polres Metro Jakarta Selatan dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen administrasi...
Dok. Biro Pers Setpres

Soal Tragedi Kanjuruhan, Presiden: Investigasi Tuntas, Sanksi yang Bersalah

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 03 Oktober 2022, 18:22 WIB
Kepala Negara juga berpesan agar korban yang masih dirawat di rumah sakit mendapat penanganan yang maksimal. Sehingga, korban jiwa dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya