Sabtu 02 Januari 2021, 21:50 WIB

Jika Ideologi Sama, Pakar Hukum Nilai Perubahan FPI Harus Dilarang

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Jika Ideologi Sama, Pakar Hukum Nilai Perubahan FPI Harus Dilarang

MI/Andri Widiyanto
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab seusai diperiksa di Mapolda Metro Jaya terkait kerumunan massa di Mega Mendung, Sabtu (12/12/2020)

 

PAKAR hukum, Indriyanto Seno Adji, menuturkan kegiatan dan aktifitas Front Pembela Islam (FPI) harus diartikan secara utuh terhadap segala bentuk organ dan perubahannya.  Hal itu terkait dinamika transformasi Front Pembela Islam yang berubah menjadi Front Persatuan Islam.

Pasalnya, FPI dibubarkan karena dianggap menyimpang berdasarkan UU 16/2017 tentang Organisasi Masyarakat terutama soal ideologi negara. jika FPI berubah menjadi Front Persatuan Islam, lanjutnya, tetap harus dilarang apabila tetap membawa ideologi organisasi lama yang dibubarkan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam menteri.

"Karenanya pelanggaran terhadap larangan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru, apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, UUD 45 dan NKRI," ujar Seno.

"Dari sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sebagai OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang ilegal sifatnya, apalagi bila aktifitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI bersyariah," tambahnya.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk betul-betul mengkaji Front Persatuan Islam yang dideklarasikan sebagai organisasi baru pengganti Front Pembela Islam.

Dia menekankan, jika ditemukan ideologi organisasi yang sama pada organisasi FPI versi baru itu. Maka, pemerintah bisa menolak jika didaftarkan legalitasnya.

"Perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yang tetap berbasis negara khilafah Islamiyah adalah bentuk pembangkangan terhadap kekuasan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yang harus ditindak secara tegas," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Mahfud MD Minta FPI Urus SKT Sendiri, Enggak Usah Lewat MUI

Baca Juga

ANTARA

ICJR Sebut ada Unsur Pidana dalam Tragedi Kanjuruhan

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 04 Oktober 2022, 14:00 WIB
Menurut Institute for Criminal dan Justice Reform (ICJR) tragedi yang menewaskan 125 orang itu bukan bentuk pelanggaran etik, melainkan...
ANTARA

Presiden Teken Keprres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Hari Ini

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 04 Oktober 2022, 13:14 WIB
Tim tersebut diharapkan mampu bekerja secara fokus dan cepat dalam mengungkap akar permasalahan dari peristiwa yang merenggut 125 korban...
AFP

Presiden: Tim Pencari Fakta Kanjuruhan Harus Selesai 30 Hari

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 04 Oktober 2022, 11:41 WIB
Dengan sumber daya yang cukup besar, tim tersebut dituntut bisa memberikan kesimpulan dalam kurun kurang dari 30 hari ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya