Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAWASAN terhadap penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi fokus kerja KPK tahun ini. Mengenai alasannya berikut penuturan Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan Media Indonesia Cahya Mulyana, kemarin.
Kenapa KPK memfokuskan pengawasan tahun ini di sektor pariwisata, investasi, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, ketahanan pangan dan merdeka belajar?
Presiden menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non-alam karena dampaknya ke seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selama covid-19 masih berdampak kepada rakyat, tujuan negara susah dicapai. Selain itu, KPK meyakini bahwa hukum tertinggi ialah keselamatan jiwa manusia (salus populi suprema lex esto).
KPK perlu turut serta mendampingi dan mengawasi seluruh aturan dan kebijakan terkait dampak covid-19. Penanggulangan covid-19 dan PEN di sektor pariwisata, investasi, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, ketahanan pangan, dan merdeka belajar merupakan titik-titik rawan. Kami harus pastikan apa yang diberikan dan menjadi kebijakan pemerintah harus sampai ke rakyat.
Tugas kami menjamin semua sampai ke rakyat (delivered), bukan hanya terkirim (send). Menghadapi pandemi, KPK terus mengawal relokasi anggaran dan refocusing kegiatan pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun rawan penyalahgunaan atau korupsi.
Lalu, masihkah penindakan menjadi prioritas KPK?
Penindakan masih menjadi salah satu pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini dilakukan tegas dengan pemidanaan badan, perampasan aset milik pelaku korupsi, dan pengembalian kerugian negara sehingga diharapkan timbul rasa takut.
Jangan melihat keberhasilan pemberantasan korupsi sekadar dari angka penindakan. Tetapi, harus menyeluruh dan titik beratnya seberapa besar aset yang diselamatkan dan berhasil dikembalikan ke negara. Bagi KPK, kinerja itu diukur dari hasil akhir, yaitu bagaimana mencapai rendahnya korupsi bukan banyaknya operasi tangkap tangan atau penangkapan. (X-3)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Anggota Pansel capim dan dewas KPK Ivan Yustiavandana mengatakan di tahap selanjutnya, yaitu wawancara.
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan partainya atas inisiatif hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Presiden Vladimir Putin menyatakan dalam wawancara bahwa Barat harus menyadari bahwa "tidak mungkin" untuk mengalahkan Rusia di Ukraina.
Buku The Indonesian Next Leader diluncurkann dalam rangkaian acara HUT Ke-54 Media Indonesia pada Kamis (1/2). Berikut adalah tokoh berpotensi jadi pemimpin Indonesia dari klaster akademisi:
Awak pers yang ingin mencari informasi dan wawancara tatap muka dengan pejabat dinas tidak diperbolehkan masuk tanpa ada janji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved