Jumat 01 Januari 2021, 14:07 WIB

Pemerintah tak Persoalkan Munculnya FPI Baru

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah tak Persoalkan Munculnya FPI Baru

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta

 

PEMERINTAH tidak mempersoalkan aksi sekelompok aktivis yang mendirikan front pejuang Islam pasca dilarangnya aktivitas Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu. Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, aktivitas organisasi tersebut tidak dilarang selama tidak melanggar hukum.

“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” kata Mahfud dalam keterangan persnya, Jumat.

Menurutnya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan khusus terkait pembentukan organisasi itu. “Wong tiap hari juga berdiri organisasi. Saat ini ada tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan, tidak apa-apa juga,” ungkapnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, DKI: Perlu Dukungan Bodetabek

Ia menjelaskan, pembentukan organisasi baru pasca dibubarkannya organisasi pendahulunya merupakan hal lumrah dalam sejarah Indonesia. Dicontohkan ketika Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya.

“Begitupun ketika PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang. PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri,” paparnya.

Menurut Mahfud, secara hukum alam, organisasi yang bagus akan tumbuh dan sebaliknya. “Jadi secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,” pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Dok pribadi

Pengadilan Negeri Manokwari Batalkan Putusan MA

👤Media Indonesia 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:20 WIB
KEMENANGAN perkara perdata antara Rico Sia melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) di...
dok.ist

Millie Lukito Ditunjuk Sebagai Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:59 WIB
Millie Lukito baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem Periode 2022-2024....
Antara

Mendekati Tahun Politik, Waspadai Berita Hoaks Berkelanjutan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:50 WIB
Kemajuan teknologi memudahkan penyebarluasan informasi melalui media digital. Masyarakat harus mewaspadai informasi tidak benar atau hoaks...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya