Reshuffle Kabinet Dinilai Kebutuhan Mendesak Harus Komprehensif

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, urgen dilakukan saat ini.

Pasalnya ada dua pos menteri yang kosong, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial yang terjerat kasus hukum.

"Ini kebutuhan yang paling mendesak. Ini juga momentum Presiden Joko Widodo lakukan reshuffle secara komprehensif untuk penataan ulang, tidak hanya dua pos menteri yang kosong," ungkap Hanta dalam Primetime News Metro TV, Senin (21/12).

Perombakan kabinet tersebut, lanjutnya, juga dianggap sebagai evaluasi secara menyeluruh kinerja Kabinet Indonesia Maju selama setahun lebih ini.

Tujuan reshuffle tersebut, kata Yuda juga menjadi hal yang krusial dalam menangani covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Hanta berpendapat, untuk sosok yang pantas menggantikan posisi Juliari P Batubara sebagai Mensos adalah bukan kalangan politisi.

"Saya cenderung melihat sosok Mensos ini sebaiknya dari kalangan profesional, non partai. Karena dibutuhkan orang yang berintegritas tinggi dan juga ujung tombak dalam penanganan covid-19," terang pengamat politik itu.

Sementara itu, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, reshuffle kabinet akan berlangsung sebelum akhir 2020.

Terkait nama yang santer dibicarakan, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang bakal menggantikan Juliari, Hendrawan mengaku partainya masih menunggu arahan Presiden Jokowi

"Jadi secara logis nama-nama seperti Bu Risma, Pak Jarot bakal muncul. Silakan berspekulasi, kami masih menunggu. Tapi menurut saya momen saat ini tepat untuk perombakan kabinet agar bisa menyiapkan rencana kerja di 2021," pungkasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi