PAN Inginkan Evaluasi Kabinet Menyeluruh

ISU reshuffle kembali mencuat pasca Presjden Joko Widodo (Jokowi) bertemu empat mata dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Perombakan kabinet diisukan akan terjadi di beberapa kementerian dalam waktu dekat termasuk pengisian posisi Menteri Sosial dan Menteri KKP.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih pengganti Edhy Prabowo dan Juli Batubara yang tersandung kasus korupsi.

"Posisi menteri baru maupun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden," ujar Saleh di Jakarta, Senin (21/12).

Baca juga: Diduga Langgar Prokes, Aksi 1812 Naik ke Tahap Penyidikan

Posisi Menteri Kesehatan (Meneks) disebut-sebut juga merupakan salah satu posisi menteri yang akan di rombak oleh Jokowi. Menurut Saleh, proses evaluasi merupakan kewenangan sepenuhnya dari presiden. Namun menurutnya evaluasi perlu dikakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya terfokus di Meneks Agus Terawan Putranto.

"Kalau mau evaluasi kabinet jangan hanya Menkes, tapi total semua kementerian ini diperiksa atau dievaluasi," paparnya.

Dirinya melanjutkan evaluasi menyeluruh dibutuhkan lantaran setiap kementerian harus saling bersinergi dalam menjalankan sebuah kebijakan.

"Karena ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, Kemenkes itu enggak bisa bekerja maksimal kalau anggaran terbatas kalau anggaran terbatas itu urus siapa? Kan Kemenkeu dan kementerian lain. Kemudian ada koordinasi soal pendataan itu enggak bisa bagus kalau Kemendagri tidak buka datanya dari dukcapil, dan banyak itu korelasi dengan kementerian lain," ujarnya. (OL-4)