Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
SURVEI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut fakta bahwa potensi radikalisme pada 2020 menurun, terjadi feminisasi radikalisme, urbanisasi radikalisme, serta radikalisasi generasi muda dan netizen. Literasi digital dianggap belum mampu menjadi daya tangkal efektif melawan radikalisasi.
Survei tersebut dilaksanakan BNPT bekerja sama dengan Alvara Strategi Indonesia, The Nusa Institute, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama. Berdasarkan survei, indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0-100) atau turun 12,2% ketimbang pada 2019 yang mencapai 38,4 (pada skala 0-100).
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan kerja-kerja kontraradikalisme telah membuahkan hasil. Meski begitu, ia meminta semua pihak tetap waspada.
“Menurunnya potensi radikalisme, jangan sampai membuat seluruh elemen yang terlibat dalam kerja-kerja kontraradikalisme menjadi berpuas diri dan terlena. Justru harus terus lebih keras lagi melakukan diseminasi untuk melawan propaganda kelompok radikal intoleran dan radikal terorisme,” tutur Boy Rafli menjelaskan survei yang dirilis BNPT di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/12) malam, tersebut.
Berdasarkan survei, fenomena netizen yang aktif mencari konten keagamaan di internet memiliki indeks potensi radikalisme yang lebih tinggi (12,6%) jika dibandingkan dengan netizen yang tidak aktif mencari konten keagamaan di internet (10,8%).
Demikian pula warga jejaring yang suka menyebar konten keagamaan ternyata memiliki potensi radikalisme lebih tinggi (13,3%) ketimbang yang tidak menyebar konten keagamaan (11,2%).
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan kelompok teroris mulai berpaling ke publik sebagai sumber pendanaan mereka. “Untuk organisasi teroris khususnya Jamaah Islamiyah (JI), saat ini mulai berusaha untuk go public karena semakin sulitnya mengumpulkan dana jika hanya lewat baik infak anggota maupun ikhtisod,” kata Argo, melalui keterangan tertulis, kemarin.
Argo mengatakan kelompok JI mengumpulkan dana dari kotak amal dan yayasan. Ada dua tipe yayasan yang menjadi sumber pengumpulan dana kelompok JI, yakni yayasan pengumpulan infak umum dengan menggunakan metode kotak amal dan yayasan pengumpul infak khusus, yakni metode pengumpulan dana yang dilakukan secara langsung.
Sebelumnya, polisi mengungkap sebaran kotak amal Yayasan Abdurrahman bin Auf (ABA) yang diduga menjadi sumber pendanaan kelompok teroris JI. Terdapat 20 ribu lebih kotak amal andalan JI di tujuh provinsi, yakni Sumatra Utara, Lampung, Jakarta, Semarang, Pati, Temanggung, Solo, Yogyakarta, Magetan, Surabaya, Malang, dan Ambon. (OL/Ant/Faj/P-2)
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved