Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar tidak sungkan meminta masukan dari para ahli. Sehingga, dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan inovatif.
Di tengah masa krisis akibat pandemi covid-19, semua sumber daya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan begitu, Indonesia bisa bertahan, bahkan membuat lompatan kemajuan.
Kita harus manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terkini. Kita harus memanfaatkan inovasi yang didukung dengan perkembangan iptek terkini," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Konferensi Tahunan SDGs Indonesia 2020, Kamis (17/12).
Baca juga: Pemerintah Prediksi Ekonomi RI Kuartal IV 2020 Minus 2%
Jokowi juga meminta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk bertindak sebagai konduktor yang menjembatani pejabat pemerintahan dengan ahli dan akademisi.
"Kepala Bappenas harus menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan, agar pemanfaatan iptek dapat dimaksimalkan,” tegas Kepala Negara.
“Dalam perumusan kebijakan dan dalam pelaksanaan program pemerintah. Termasuk untuk percepatan pencapaian target SDGs," imbuhnya.(OL-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved