Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI politik (parpol) mendapatkan banyak kewenangan yang menentukan nasib bangsa, seperti menjadi rahim yang melahirkan pengisi eksekutif juga legislatif. Maka dari itu, sewajarnya salah satu pilar demokrasi ini melakukan renungan atas kinerja dan kontribusinya selama ini terhadap permasalahan dan masa depan negara.
"Jadi, salah satu pihak yang harus merenung itu parpol karena punya mandat. Parpol harus disehatkan karena punya kekuatan untuk memperbaiki ini semua," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, pada Forum Diskusi Denpasar 12 yang mengambil tajuk Refleksi Akhir Tahun 2020, Merangkum dan Mencari Hikmah dari Peristiwa untuk Bangsa, kemarin.
Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua MPR RI-Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah periode 2019-2024 Lestari Moerdijat, jurnalis senior Saur Hutabarat, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (NU) Ali Masykur Musa, budayawan Romo Haryatmoko, pengamat pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dan Ketua DPP Partai Nas- Dem Koorbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis Suyoto.
Menurut Komar, bangsa ini menyimpan banyak persoalan yang seharusnya menjadi prioritas, seperti sistem pendidikan yang tidak membangun kepercayaan diri dan kerja sama antarindividu, bidang sosial mengenai kecurigaan yang terus meluas antarkelompok dan golongan juga persoalan lain, termasuk dampak pandemi covid-19.
Pemerintah, kata dia, belum melakukan langkah membangun kepercayaan masyarakat serta optimisme. Begitu pula legislatif yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
"Parpol punya kekuatan luar biasa, tapi pertanyaannya apakah parpol itu dalam kondisi sehat atau sakit. Kalau sakit bagaimana membuat eksekutif dan legislatif sehat dan kalau sehat bagaimana memastikan eksekutif dan legislatif kita sehat," ujarnya.
Sementara itu, Ali Masykur Musa berpandangan pandemi memantik persoalan yang selama ini tertutupi mencuat ke permukaan. Perbedaan pandangan dalam bidang politik semakin memanas hingga tingkat masyarakat yang memupuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Negara dengan segala kewenangannya perlu mengurai persoalan yang muncul untuk diselesaikan dengan baik hingga akarnya.
Sederhana
Connie Rahakundini Bakrie menilai sejumlah polemik yang muncul harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain untuk segera diatasi, juga menjadi pembelajaran dalam menghadapi persoalan yang lebih besar lagi di kemudian hari.
Ia mengatakan kegagapan menghadapi pandemi sudah cukup menjadi pelajaran pemerintah. Hal itu tidak boleh terulang lagi dalam mengantisipasi kejadian yang berpotensi muncul selain pandemi covid-19.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengajak tantangan bangsa selama 2020 menjadi titik tolak bagi semua pihak untuk bergotong royong dan menghilangkan sekat kepentingan. Pemerintah khususnya mesti menjadi contoh menjunjung Bhinneka Tunggal Ika melalui kinerjanya.
Saur Hutabarat menilai tahun ini banyak memberikan pesan untuk semua melakukan evaluasi. Pandemi menyuruh manusia kembali pada pikiran sederhana, seperti meningkatkan antibodi dengan berjemur.
"Persoalan yang ada seyogianya membawa kita ke kesederhanaan itu yang barangkali kita lupakan," pungkasnya. (P-5)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) RI ciduk 138 buronan di sepanjang 2023. Adapun 138 orang yang ditangkap terdiri dari buron dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 79 orang.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa KLHK dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan total ada 288.472 tindak kejahatan sepanjang 2023. Jumlah kasus kejahatan di Tanah Air itu meningkat dibanding 2022.
Kriteria ARA didasarkan pada standar dan best practices di bidang corporate governance dan akuntansi, termasuk pedoman terbaru yang sesuai dengan perkembangan terkini.
Perlu ada revolusi dalam media yakini lebih agresif dalam pembumian Pancasila.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved