Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menerima audensi Lembaga Adat Melayu Riau, di kediaman Wapres, Jakarta, Rabu (16/12). Pada kesempatan tersebut Lembaga Adat Melayu Riau yang diwakili ketuanya Datuk Seri Syahril mengatakan sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam, mereka mendukung pemerintah agar Indonesia mengembangkan ekonomi syariah sebagai wujud peradaban yang Islami dan sesuatu yang dinilai sesuai dengan adat Melayu.
Wapres menjelaskan, saat ini pemerintah memang tengah mengembangkan industri halal mengingat potensi Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Baca juga: Ketua KPK: Korupsi Jangan Lagi Dianggap Budaya
"Karena konsumen halal terbesar di dunia kita bisa mengonsumsi 10% (produk halal) dari (konsumsi) global. Tapi kita belum menjadi produsen produk halal, baru menjadi yang memberikan sertifikasi halal saja," ujar Wapres.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan di banyak negara, sistem halal untuk produk mengkuti Indonesia, tetapi produsennya bukan Indonesia. Melainkan negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim seperti Brazil dan Australia. Oleh karena itu, Indonesia, terang Wapres, mencoba menggali potensi yang ada dalam mengembangkan industri halal yang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga global.
"Tidak hanya melayani konsumen dalam negeri tapi juga kebutuhan halal global karena itu kita ingin jadi pusat halal dunia," tukas Wapres. (OL-6)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved