Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memasang mata dan mengawasi proyek pembangunan toilet untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi. Masyarakat diminta lapor jika melihat pemufakatan jahat dari proyek tersebut.
"Kami silahkan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat KPK atau call center 198," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (15/12).
KPK perlu bantuan masyarakat dalam penanganan kasus korupsi. Mata masyarakat dibutuhkan untuk memantau progran toilet 'mewah' di Kabupaten Bekasi itu.
Baca juga: KPK Minta Warga Infokan Isi Paket Bansos
KPK akan menelisik laporan siapa pun terkait pembuatan toilet tersebut. Lembaga Antikorupsi tidak segan 'menggigit' siapa pun jika berani melakukan korupsi.
"KPK tentu akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut, apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan," ujar Ali.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana membangun 488 toilet untuk SD dan SMP. Total dana dalam proyek ini mencapai Rp96,8 miliar.
Dari angka itu, tiap sekolah dapat jatah Rp198,5 juta untuk pembangunan toilet. Angka ini sempat mengejutkan publik beberapa hari ke belakang. (OL-1)
Cari lokasi penukaran uang baru di Bekasi? Cek jadwal SERAMBI 2026, titik kas keliling PINTAR BI, syarat KTP, dan batas maksimal penukaran Rp5,3 juta.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
SEORANG pengedar narkotika jenis ganja seberat 1,3 kilogram (kg) ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/2).
Tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.
Kendala muncul ketika layanan tersebut bersinggungan dengan wilayah administrasi di luar DKI.
(PTPP) menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved