Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
WALIKOTA Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) disebut-sebut berpeluang menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial RI. Hal ini mengingat Juliari yang terseret kasus korupsi bansos Covid-19 juga merupakan kader PDIP.
Risma juga diketahui akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya dalam waktu dekat sehingga mempunyai peluang besar untuk ditarik ke Jakarta untuk mengisi salah satu pos kementerian di Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi mengatakan penunjukan dan pengangkat Menteri merupakan Keputusan dan Hak Prerogatif Presiden sehingga tentu kita menyambut baik agar Kemensos segera punya Nahkoda Baru, siapapun itu.
"Bu Risma atau siapapun asal berintegritas, sangat mencintai masyarakat dan sangat anti korupsi," kata Nurhadi, Jumat (11/12).
Baca juga: Penumpang Saat Nataru Akan Turun 52% Dibandingkan Tahun Lalu
Sebagai Anggota DPR, apalagi di Komisi VIII sebagai mitra Kemensos, Ia pu berharap, pengganti Julari memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan rakyat. "Kemensos ini kan kementerian yang fokus pada program2 rakyat. Jadi tentu harus punya komitmen mengurus rakyat," kata
Ia pun mengungkapkan, posisi Menteri Sosial saat ini penting untuk segera diisi, pasalnya kondisi Indonesia saat ini sedang dalam masa Pandemi Covid 19 sehingga dibutuhkan kerja ekstra dan profesional untuk mengurus dampak dari pandemi ini yang berimbas pada rakyat.
Agar Menteri Sosial yang baru tidak terpancing untuk melakukan korupsi seperti Menteri sebelumnya, Nurhadi mengusulkan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan korupsi yang terus harus berjalan dan mengganti model bantuan sosial berbentuk barang maupun jasa.
"Pola bansos melalui proses pengadaan barang dan jasa atau pengadaan sembako harus dihapuskan. Ganti dengan model bantuan langsung tunai (BLT) atau batuan sosial tunai (BST), sehingga ruang untuk korupsi makin sempit," pungkasnya. (OL-4)
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved