Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.
Secara khusus, kepala negara telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada secara bijaksana sehingga dapat diterima seluruh pihak.
"Pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan masalah HAM secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi untuk kemajuan bangsa," ujar Jokowi dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia, Kamis (10/12).
Baca juga : Masyarakat Diminta Waspadai Direktur Penyelidikan KPK Gadungan
Bagi Jokowi, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan pilar penting dalam menjalankan sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah pun telah mencanangkan rencana aksi nasional HAM 2020-2025.
Di dalam rencana aksi tersebut, hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial serta budaya akan dilindungi secara berimbang sehingga tidak ada satu pun yang terabaikan.
Ia pun berterima kasih kepada Komnas HAM dan seluruh pegiat HAM di Tanah Air yang tidak pernah lelah membantu pemerintah dan secara aktif meningkatkan kesadaran akan HAM di masyarakat.
"Mari kita semua berperan aktif untuk menghirmati hak-hak pihak lain. Kita harus menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, kita akan menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju," tandasnya.(P-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved