Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ada kendala distribusi logistik di dua kabupaten di Papua, yakni Yalimo dan Yahukimo. Akibat keterlambatann itu, Pramono menyatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di dua wilayah itu diusulkan untuk digelar susulan.
Menurut Pramono, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, ada kendala distribusi logistik di satu distrik karena ada aksi pengepungan oleh massa yang menolak distribusi logistik dan menginginkan pilkada dengan noken.
“Masyarakat ingin pilkada dengan noken, tapi pada aturannya di distrik itu harus melalui surat suara. Direncanakan akan pilkada susulan,” ucap Pramono saat konferensi media di ICE BSD, Tangerang, kemarin.
Sementara itu, untuk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, imbuh Pramono, baru 21 distrik yang logistiknya terdistribusi. Sementara itu, masih ada 8 distrik lain yang distribusi logistiknya tidak bisa dikejar hingga hari pemungutan suara.
Ia mengatakan jajaran KPU di Yahukimo dan Provinsi Papua masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua untuk diputuskan akan dilakukan pilkada susulan atau tidak.
“Di Yahukimo dari 51 distrik, hanya 1 distrik dengan metode coblos menggunakan surat suara, 50 distrik lainnya menggunakan noken. Jadi distrik yang mengalami keterlambatan logistik pilkada ini menggunakan noken,” ucapnya.
Noken, tas khas tanah Papua sekaligus warisan budaya yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Noken Papua biasa digunakan masyarakat untuk mengisi, menyimpan, dan membawa berbagai barang. Noken terbuat dari berbagai bahan serat pohon, kulit kayu, dan daun pandan, serta rumput rawa.
Pemilihan menggunakan sistem noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. (Ind/P-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved