Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menyelesaikan audit anggaran bantuan sosial (bansos) covid-19. Laporan hasil pemeriksaan akan diumumkan ke publik pada awal tahun depan.
"Nanti disampaikan laporan hasil pemeriksaannya, rencananya pada akhir Januari 2021 atau awal Februari 2021," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).
Agung mengatakan pihaknya kini tengah mengerjakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait anggaran bansos covid-19 tersebut. Ia belum bisa membeberkan hasil audit lantaran LHP belum diselesaikan.
"Saya tidak mungkin menyampaikan isinya karena tidak diperkenankan. Itu bisa pelanggaran kode etik menyampaikan hasil pemeriksaan sebelum LHP selesai," ucapnya.
Baca juga: Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan untuk Rizal Djalil
Agung mengatakan pihaknya mendukung serta mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalan kasus dugaan korupsi dana bansos covid-19. BPK juga mendukung agar program bansos yang digelontorkan penerintah dapat disalurkan secara akuntabel.
"Penegakan hukum oleh KPK sesuatu yang penting untuk kita cermati dan diapresiasi bersama. Di saat yang sama kita dukung juga agar bansos dapat disalurkan secara akuntabel, transparan, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," ucapnya.
KPK menetapkan terasangka Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos covid-19 Jabodetabek. Empat tersangka lain yakni dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta rekanan pengadaan bansos Ardian IM dan Harry Sidabuke.
Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek itu. KPK menduga Juliari mengutip Rp10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp300 ribu. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.
Dari tangkap tangan, KPK menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar. Saat operasi tangkap tangan, penyidik juga menyita tiga mobil yang diduga dibeli dari rasuah bansos tersebut.(OL-4)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved