Senin 07 Desember 2020, 03:10 WIB

KPK Dalami Pasal Hukuman Mati

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
KPK Dalami Pasal Hukuman Mati

MI/Susanto
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan konperensi pers di Gedung KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami penerapan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka korupsi dana bansos covid-19 di Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. “Tentu kita akan dalami apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa,’’ ujarnya.

Menurut dia, KPK memperhatikan harapan dan diskusi publik mengenai penerapan pasal yang mengandung ancaman hukuman mati tersebut. Namun, pihaknya perlu pendalaman untuk menggali unsur yang disyaratkan.

Firli mengatakan Pasal 2 itu harus bisa dipenuhi selain adanya pelaku, juga perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan se ngaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Dia menambahkan, kasus korupsi bansos ini masih masuk kategori penerimaan hadiah atau janji, bukan menyangkut pengadaan barang.

KPK menetapkan lima tersangka termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus itu terungkap setelah penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat-Sabtu (4-5/12) dengan mengamankan barang bukti uang Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang.

Terhadap penerima suap, KPK untuk sementara menyangkakan dengan Pasal 12 dan pemberi dijerat dengan Pasal 5 UU Tipikor. Eks plt pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, menyatakan KPK bisa menjerat tersangka kasus bansos dengan Pasal 2 ayat 2 karena memenuhi unsur dalam keadaan tertentu, yakni dalam kondisi bencana nasional.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan tak akan melindungi pejabat termasuk menteri yang korupsi. ‘’Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Indonesia Maju jangan korupsi,’’ ucapnya di Istana Bogor. (Cah/Che/Van/Pra/X-8)

Baca Juga

Dok. BKN

Barisan Ksatria Nusantara akan Gelar Ksatria Award 2021 Apresiasi Gerakan Rawat NKRI

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 29 November 2021, 22:16 WIB
Ia mengatakan penilaian BKN berasal dari masukan dan penilaian dari para pakar yang independen dan kredibel sehingga orang-orang ini layak...
Antara

Begini Modus Mafia Tanah, Palsukan Surat Kuasa hingga KTP

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 29 November 2021, 20:40 WIB
Dia menyebut mafia tanah ini mencari legalitas di pengadilan. Kemudian modus lainnya ialah memalsukan surat...
Dok: Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Lantik Tiga Kepala UPT Pemasyarakatan

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 29 November 2021, 20:40 WIB
Ibnu juga menyinggung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jokowi Jamin Keamanan Investasi

Pengusaha meminta pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja seusai putusan MK.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya