Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEJUMLAH tokoh digadang-gadang mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengganti Edhy Prabowo.
Salah satunya adalah politikus dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah.
Dia menilai, Sandiaga Uno memiliki peluang cukup besar untuk dipilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.
"Kalau misalnya Gerindra mempertimbangkan kader yang dianggap punya pengalaman paham soal bisnis, mungkin bisa Sandiaga Uno," kata Hurriyah dalam keterangannya, Selasa (1/12).
Menurutnya, Partai Gerindra perlu berhati-hati betul harus berusaha memperbaiki citra partainya yang sudah sangat tercoreng dalam kasus korupsinya Edhy Prabowo.
Hurriyah menilai, tidak mudah untuk Gerindra asal memilih karena kasus Edhy Prabowo ini bisa sangat mencoreng Partai Gerindra.
"Edhy Prabowo yang notabenenya orang dekat Prabowo baru jadi menteri satu tahunan tiba-tiba sudah kena kasus korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) pula. Jadi, Gerindra harus berhati-hati betul untuk mencari figur yang bisa memperbaiki citra partainya," imbuhnya
Hurriyah juga menuturkan, secara kewenangan, penunjukkan menteri maupun reshuffle kabinet kewenangannya ada di presiden bisa memilih siapapun. Namun, jika dalam pembentukan kabinet bisa dianggap dalam bentuk akomodatif.
Selain nama Sandiaga, Hurriyah juga menyebut Anggawira yang juga merupakan kader Gerindra dan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
"Soal dua nama itu pasti akan sangat tergantung pada deal politik antara presiden dan partai, tapi saya melihat di satu sisi kalau soal kapasitas ketika kemudian kecenderungan pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri lebih didasarkan pada pertimbangan politik," pungkas Hurriyah. (OL-8)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved