Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PILKADA yang berlangsung pada 9 Desember menjadi harapan generasi muda untuk memilih pemimpin yang bisa memfokuskan pada penanganan bencana. Daerah saat ini sangat memerlukan kehadiran pemimpin yang memahami persoalan terkait penangan bencana alam.
“Bagaimana momentum pilkada tidak hanya dimaknai sebagai hari pencoblosan saja, namun kita selaku Anak Muda harus menamfaatkan rangkaian prosesnya untuk mengusulkan program maupun kebijakan tangguh bencana kepada calon pemimpin daerah.” Ujar Koordinator Lingkungan dan konservasi Warga Muda, Nurul Yuliana dalam keterangannya, Kamis (26/11).
Apalagi, tahun ini menjadi tantangan bangsa Indonesia menghadapi Covid-19 yang diharapkan pemerintah bisa mengatasinya.
Nurlaela, salah satu penyintas bencana Palu sekaligus aktivis HAM menyampaikan jangan ada komunikasi yang putus dalam penenganan bencana antara masyarakat dan pemerintah lokal.
Baca juga : Sisa 800 Ribu Pemilih yang Belum Merekam KTP-e
“Hal ini mengakibatkan penanganan bencana di daerah tidak terselesaikan dengan baik hingga banyak penyintas yang terlantar,” ujarnya.
“Tata kelola pemerintah yang baik harus dibarengi dengan pengetahuan pemerintah mengenai kebencanaan termasuk potensi bencana di daerah yang bersangkutan,” tambah Hanif Ibadurrahman Sulaiman dari Communication Uinspire.
Manajer pengelolaan pengetahuan program hutan Madani berkelanjutan, Anggelia Putri menambahkan ada 3 hal untuk menciptakan daerah tangguh bencana. Pertama dengan perencanaan dan penganggaran hijau tanpa merusak alam, kedua perlindungan hutan dan gambut, yang terakhir perlindungan bagi masyarakat adat atau lokal. (OL-7)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved