Mendagri Minta Semua Mendukung Kerja Penyelenggara Pilkada

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk all out mendukung kerja penyelenggara pemilu. Sehingga, sisa tahapan sampai pemungutan suara nanti, bisa berjalan dengan sukses, aman dari konflik dan Covid-19.

Mendagri mengatakan itu pada acara Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (23/11/2020). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala BNPB.

Menurut Mendagri, dari semua tahapan yang sudah dilakukan, semuanya relatif berjalan lancar. Maka ia menekankan pada semua pihak untuk membantu secara all out kerja penyelenggara Pilkada di sisa tahapan ini. Karena masih ada sisa tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara.

"Ini tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU dan Bawaslu bekerja sendiri. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada. Kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri. Bapak Kapolri, mohon kiranya mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI, karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia digelar, ditengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman baru kita semua, " katanya.

Baca juga: Mendagri: Segera Laksanakan Simulasi Pilkada dengan Prokes

Semua KPUD juga sudah melaksanakan verifikasi faktual pemutakhiran data secara door to door. Sehingga kemudian diperoleh angka pemilih sebanyak lebih kurang 100,3 juta pemilih. " Ini nanti akan ada beberapa yang perlu kita selesaikan. Tadi pagi kami sudah rapat dengan Ketua KPU, Bawaslu. Besok siang seluruh KPUD dan Bawaslu daerah, dari tingkat pusat kami bertiga nanti Ketua KPU dan Bawaslu dan saya akan duduk bersama dengan kepala dinas Dukcapil seluruh daerah, " urainya.

Sehingga diharapkan, lanjut Mendagri, dalam waktu 14 hari ke depan bagi yang belum memiliki data kependudukan, baik itu KTP elektronik maupun surat keterangan, hak pilihnya tidak hilang. Karena surat identitas ini sangat penting. Ini bisa menjadi titik permasalahan atau bisa memicu konflik.

"Kemudian kalau tadi apa yang disampaikan Bapak Menko Polhukam hanya menekankan, kita sudah melampaui masa yang cukup rawan, kampanye selama 59 hari dari 71 hari sesuai dengan amanat UU. Saya kira dari Bapak Ketua KPU dan Bawaslu juga sudah menyampaikan pada prinsipnya tidak terdapat pelanggaran yang signifikan," ujarnya.

Pelanggaran pasti ada, kata Mendagri, khusus dalam kampanye tatap muka. Pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dinyatakan kerumunan atau rapat umum tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya kampanye tatap muka dengan maksimal 50 orang.

"Dan itu ada yang melanggar, sebanyak 2,2 persen. Jadi relatif kecil dan terima kasih kepada ketegasan Bawaslu dan jajarannya yang langsung memberikan teguran dan bersama-sama dengan jajaran TNI, Polri dan Satpol PP melakukan pembubaran. Itu saya kira langkah-langkah tegas. Ini datanya dari 13.646 tatap muka hanya 2,2 persen diantaranya yang melanggar. Artinya melanggar ini lebih dari 50 orang tapi tidak sampai ribuan orang. Ini berkat mesin pengendalian sosial yaitu rekan-rekan Forkopimda yang bergerak bersama-sama untuk mengawasi ini semua dengan Bawaslu pada garis depan," kata Mendagri.

Mendagri menambahkan, kedepan ada 12 hari lagi sampai dengan 5 Desember nanti, sebagai akhir dari tahapan kampanye. Ini agak rawan. Oleh karena itulah rapat koordinasi yang digelar saat ini menjadi sangat penting. Dengan rapat koordinasi, setidaknya semua elemen yang terlibat dalam Pilkada bisa saling menguatkan kekompakan.

"Tidak boleh lagi terjadi kerumunan besar dalam bentuk apapun, apalagi yang berpotensi melanggar jaga jarak, tidak boleh terjadi. Dan pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara," ujar Mendagri.

Kuncinya kata Mendagri adalah mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan. Sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang. Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja.(OL-4)