Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Pengawas (Dewas) sudah mengingatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perubahan struktur organisasi. Sayangnya, masukan tak membuat kelima pucuk pimpinan komisi ini tetap menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
"Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan pimpinan KPK agar perkom yang dibuat sesuai dengan UU," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho, saat dikonfirmasi, Senin (23/11).
Menurut dia, regulasi memberikan ruang bagi pimpinan KPK untuk membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Pembentukannya tanpa harus meminta persetujuan terhadap Dewas.
"Pembuatan perkom tersebut sesuai dengan UU adalah kewenangan dari pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat," katanya.
Meskipun demikian, pihaknya sudah mengingatkan mengenai perubahan susunan organisasi KPK supaya tidak melenceng dari Undang-undang KPK. Namun pimpinan KPK menegaskan penambahan 20 posisi baru sudah berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) serta Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga : Ada 24 Jabatan Baru di Struktur Organisasi KPK
"Karena bukan kewenangan Dewas maka Dewas tidak punya kapasitas untuk mengatakan setuju atau tidak. Kita lihat saja hasilnya nanti," tutupnya.
Perkom 7/2020 menuai reaksi karena dinilai membuat organisasi KPK semakin gemuk dan berpotensi membuat kinerja semakin menurun. Namun Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menilai sebaliknya, penambahan jabatan baru di KPK untuk memperbaiki kinerja.
Ia menjelaskan aturan yang diteken lima pimpinan KPK itu menyertakan perubahan khususnya penambahan tujuh posisi baru. Itu terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon satu dan lima pejabat setara eselon tiga, serta satu pejabat non-struktural yaitu staf khusus.
"Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan," kata Ali.(OL-2)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Gemas memiliki misi menjadi organisasi yang mampu menciptakan keharmonisan antara sesama anak bangsa
Kepala Negara menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan intervensi apa pun terhadap PSSI maupun pergantian kepemimpinan di tubuh federasi sepak bola Tanah Air.
"Tanggal 19 (Maret) nanti ada sarasehan sama asprov-asprov. Karena di bawah asprov itu ada yang namanya pembinaan, apakah Piala Soeratin, Piala Pertiwi, semua nanti supaya jelas."
Masalah yang digugat ialah nama yang sama dengan Pajero Owners Community yang telah dimiliki kliennya sejak awal
DIANA Dewi akhirnya terpilih menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta periode 2019-2014
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gelar seleksi jabatan sekretaris daerah (Sekda) secara terbuka tingkat nasional yang dimulai awal Oktober.
Tercatat ada 3.392 orang pelamar, namun hanya 159 orang yang diterima sesuai dengan kuota yang tersedia.
Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI dikembalikan pada mekanisme dalam undang-undang, peraturan, dan tata tertib (tatib) DPD RI yang ada.
PROSES lelang jabatan Sekjen Dewan Perwailan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tengah berlangsung diminta dihentikan, karena tidak sesuai dengan mekanisme UU-MD3 dan Tatib DPD.
Nono Sampono menggunakan hak politiknya sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait proses lelang jabatan Sekjen DPD RI.
Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara atau jeda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved