Minggu 22 November 2020, 16:02 WIB

TNI Copot Baliho Rizieq, Kompolnas Minta Klarifikasi Polri

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
TNI Copot Baliho Rizieq, Kompolnas Minta Klarifikasi Polri

MI/Andri Widiyanto
.

 

KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana meminta klarifikasi dari Polri terkait langkah TNI yang menertibkan spanduk dan baliho Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Pasalnya, penertiban itu merupakan tugas dari kepolisian dan Satpol PP.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengemukakan dalam waktu dekat Kompolnas akan menyampaikan pertanyaan kepada Kapolri melalui surat. "Mekanisme Kompolnas apabila ada kasus menonjol, seperti TNI yang mencopot spanduk, bukan Polri dan Satpol PP. Saat ini kami lakukan dengan meminta klarifikasi kepada Polri," ucap Yusuf.

Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penyebarluasan covid-19, Polri dan TNI bertugas membantu pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan dan patroli pengawasan.

"Sedangkan untuk hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau memancing kerumunan sehingga potensial melanggar protokol kesehatan, seperti pemasangan baliho Rizieq Shihab, setahu saya pencopotannya sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu secara bersama antara Satpol PP, Polri, dan TNI," paparnya.

"Bahkan hal tersebut tidak hanya di Jakarta, melainkan di beberapa kota di Indonesia, dilakukan secara bersama-sama oleh Satpol PP, Polri, dan TNI sebagai bentuk sinergi," tambahnya.

Poengky justru ingin instrumen pemerintah tetap konsentrasi dalam penanganan covid-19 dengan memberikan perhatian ekstra. "Jangan meributkan hal-hal yang justru membuat orang lupa bahwa bahaya pandemi covid-19 nyata ada di depan mata kita," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan mendukung langkah Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk menurunkan paksa spanduk di berbagai lokasi di Ibu Kota.

Polda Metro Jaya menyatakan terdapat regulasi yang dilanggar dalam pemasangan spanduk tersebut, antara lain peraturan daerah (perda) terkait pemasangan spanduk atau alat peraga sejenis di ruang publik serta aturan perpajakan. (OL-14)

Baca Juga

AFP

Masih Istirahat, Pemeriksaan Rizieq Ditunda

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 01 Desember 2020, 19:08 WIB
Ia mengaku Rizieq akan menghadiri jika nanti kesehatannya telah pulih kembali....
Dok MI

Jokowi Lanjutkan Pembubaran Lembaga Negara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 01 Desember 2020, 18:50 WIB
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang...
MI/ Susanto

KPK Pangggil Dua Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 01 Desember 2020, 18:45 WIB
Leni dan Juli ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya