Sabtu 21 November 2020, 16:00 WIB

Negara Harus Hadir dalam Menyelesaikan Masalah di Daerah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Negara Harus Hadir dalam Menyelesaikan Masalah di Daerah

dok.mi
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

 

UNDANG-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga negaranya, jadi bila ada seorang atau sekelompok orang melanggar hukum, alat negara sebagai perpanjangan tangan negara berhak menertibkan.

"Negara memang harus hadir mengatasi permasalahan yang dihadapi warganya. Sebaliknya warga negara juga punya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada," tegas Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).

Menurut Lestari, silang pendapat mengenai siapa yang berhak melakukan penertiban di sebuah wilayah jangan menjadikan upaya pemerintah daerah, yang merupakan perpanjangan tangan negara, menjadi lemah.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan negara, menurut Rerie, mekanisme bantuan negara terhadap daerah pun di sejumlah sektor diatur undang-undang.

Dalam konteks pelibatan TNI dalam penertiban di daerah, jelas Legislator Partai NasDem itu, juga diatur dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Di dalam undang-undang tersebut, jelas Rerie, pada Pasal 7 ayat 2 huruf b sejumlah tugas yang masuk kategori operasi militer dirinci.

Di antara rincian tersebut, ungkapnya, yang masuk kategori operasi militer adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jadi, tegas Rerie, apa yang dilakukan aparat TNI dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI melakukan penertiban spanduk dan baliho yang melanggar aturan di Ibu Kota, merupakan tindakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Terlepas dari itu, Rerie berharap, kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, bijaksana dalam menyikapi kondisi saat ini.

Di sisi pemerintah, jelas Rerie, baik pusat mau pun daerah, harus konsisten dalam menegakkan peraturan. Sedangkan masyarakat, ujar Rerie, harus bisa membiasakan diri untuk mematuhi aturan yang berlaku. (OL-13)

Baca Juga: FPI: Tak Ada Manfaatnya Terdaftar di Kemendagri

Baca Juga

Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...
DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...
MI/Vicky Gustiawan

Waketum Golkar Undang Anies ke Makassar, Pengamat : Sinyalemen Golkar Cari Capres Alternatif 

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:02 WIB
Sebab dengan elektabilitas Airlangga yang masih sangat rendah ini sangat kecil bisa bersaing dengan tokoh-tokoh lainnya di Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya