SIKAP tegas Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terhadap Front Pembela Islam (FPI) mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak kalangan. Meski ada juga yang menyayangkan, langkah jajaran Kodam Jaya menurunkan balihobaliho pemimpin FPI Rizieq Shihab dinilai tepat.
Dudung kemarin berterus terang bahwa dialah yang memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho-baliho tersebut. Selain tidak berizin, kata dia, isi sebagian baliho juga provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dia kemudian bahkan menyerukan, jika perlu, FPI dibubarkan.
Anggota DPR dari PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menilai langkah Dudung dan anak buahnya sudah benar.
“Saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab,” ujarnya.
“Memang berdasarkan tupoksi, Satpol PP yang berkewajiban menurunkan baliho, tetapi ada informasi setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizieq Shihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karena itu, harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia,” imbuh Hahasuddin.
Terkait dengan usulan pembubaran FPI, dia menekankan Pangdam Jaya pasti memiliki alasan kuat dan usulan itu mesti direspons negara. Bila secara hukum ormas FPI terbukti melanggar dan harus dibubarkan, negara tak boleh ragu dan takut.
Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Mohammad Fadil Imran, juga mendukung langkah Pangdam Jaya karena pasti untuk kebaikan negara. Dia mengatakan pemasangan baliho ada aturannya dan jika melanggar harus diturunkan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane menyatakan penurunan baliho sebenarnya merupakan tugas Satpol PP dan polisi. Namun, karena kedua institusi itu tak dianggap, TNI harus turun tangan.
Neta pun mendukung patroli TNI di Petamburan, Jakarta Pusat, tempat FPI bermarkas, beberapa hari lalu sebagai pesan bahwa negara tidak akan takluk kepada siapa saja.
“Sangat wajar jika TNI turun tangan mengambil alih pengendalian situasi,’’ ucap Neta
Tidak berizin
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, baliho FPI diturunkan karena tak memiliki izin dan melanggar aturan. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan bahwa ada sejumlah rambu terkait pemasangan baliho dan sejenisnya, antara lain tidak mengganggu masyarakat dan tidak berisi pesan yang menyinggung SARA.
Sementara itu, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, berpendapat langkah Pangdam Jaya bisa diamini jika ada instruksi dari Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jika tidak tak ada instruksi, TNI tak bisa melakukan yang bukan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan.
Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar juga menyoal langkah Dudung karena menurutnya menurunkan baliho bukan tugas TNI.
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin tidak keberatan dengan munculnya wacana agar Rizieq dan pemerintah bertemu. “Wapres welcome. Artinya, itu hal yang bisa dilakukan selama membawa kebaikan bagi bangsa dan negara,” terang Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. (Faj/Put/Che/X-8)
