Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SIKAP tegas Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terhadap Front Pembela Islam (FPI) mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak kalangan. Meski ada juga yang menyayangkan, langkah jajaran Kodam Jaya menurunkan balihobaliho pemimpin FPI Rizieq Shihab dinilai tepat.
Dudung kemarin berterus terang bahwa dialah yang memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho-baliho tersebut. Selain tidak berizin, kata dia, isi sebagian baliho juga provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dia kemudian bahkan menyerukan, jika perlu, FPI dibubarkan.
Anggota DPR dari PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menilai langkah Dudung dan anak buahnya sudah benar.
“Saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab,” ujarnya.
“Memang berdasarkan tupoksi, Satpol PP yang berkewajiban menurunkan baliho, tetapi ada informasi setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizieq Shihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karena itu, harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia,” imbuh Hahasuddin.
Terkait dengan usulan pembubaran FPI, dia menekankan Pangdam Jaya pasti memiliki alasan kuat dan usulan itu mesti direspons negara. Bila secara hukum ormas FPI terbukti melanggar dan harus dibubarkan, negara tak boleh ragu dan takut.
Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Mohammad Fadil Imran, juga mendukung langkah Pangdam Jaya karena pasti untuk kebaikan negara. Dia mengatakan pemasangan baliho ada aturannya dan jika melanggar harus diturunkan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane menyatakan penurunan baliho sebenarnya merupakan tugas Satpol PP dan polisi. Namun, karena kedua institusi itu tak dianggap, TNI harus turun tangan.
Neta pun mendukung patroli TNI di Petamburan, Jakarta Pusat, tempat FPI bermarkas, beberapa hari lalu sebagai pesan bahwa negara tidak akan takluk kepada siapa saja.
“Sangat wajar jika TNI turun tangan mengambil alih pengendalian situasi,’’ ucap Neta
Tidak berizin
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, baliho FPI diturunkan karena tak memiliki izin dan melanggar aturan. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan bahwa ada sejumlah rambu terkait pemasangan baliho dan sejenisnya, antara lain tidak mengganggu masyarakat dan tidak berisi pesan yang menyinggung SARA.
Sementara itu, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, berpendapat langkah Pangdam Jaya bisa diamini jika ada instruksi dari Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jika tidak tak ada instruksi, TNI tak bisa melakukan yang bukan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan.
Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar juga menyoal langkah Dudung karena menurutnya menurunkan baliho bukan tugas TNI.
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin tidak keberatan dengan munculnya wacana agar Rizieq dan pemerintah bertemu. “Wapres welcome. Artinya, itu hal yang bisa dilakukan selama membawa kebaikan bagi bangsa dan negara,” terang Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. (Faj/Put/Che/X-8)
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Apel Gelar Pasukan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Pada intinya, dalam netralitas ini, kami tidak akan memihak kepada golongan manapun yang sedang melaksanakan kontestasi dalam pemilu 2024.
Iyos Somantri mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat atas keberhasilan pembangunan di Desa Tenjojaya melalui program TMMD ke-119 tersebut.
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved