Disinformasi Terkait Pilkada Susul Covid-19

DALAM kurun Januari-November 2020, tidak kurang dari 2.024 berita atau narasi yang menyesatkan atau disinformasi alias hoaks, berseliweran di tengah masyarakat. Paling banyak ialah yang terkait dengan pandemi covid-19 dan kini menyusul isu pilkada.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan hal itu dalam diskusi daring tentang literasi informasi, kemarin.

"Di tahun ini lebih dari sepertiga hoaks tentang covid-19, lalu isu politik, sosial, kesehatan, dan yang lain. Dan beberapa waktu terakhir tentang pilkada," terangnya.

Disinformasi terkait dengan pilkada yang disebar melalui pesan singkat tersebut berjumlah 13%-15%, tetapi jumlah tersebut diyakini lebih banyak.

"Tidak mudah untuk mengetahui apakah narsum (narasumber)-nya benar dari publik atau perseorangan dari jumlah itu, aslinya lebih dari itu," imbuh Septiaji.

Perusahaan aplikasi perpesanan Whatsapp telah menciptakan sistem cek fakta yang bertujuan mencegah penyalahgunaan pesan, termasuk mengedukasi pengguna agar tetap aman saat menggunakan aplikasi.

"Disinformasi atau informasi bohong selalu membayangi kita, ini menjadi masalah penting. Maka, kita butuh kerja sama untuk melawan ini," ujar Direktur Komunikasi Whatsapp APAC Sravanthi Dev.

Whatsapp terus memperkuat pencegahan dengan mengaplikasikan penyaringan pesan untuk pesan yang diteruskan atau dikirimkan berkali-kali.

"Penerusan pesan yang dikirimkan sering dalam satu waktu yang kami batasi sudah bisa memangkas 70% informasi hoaks," ungkap Sravanthi.

Pihaknya juga menggunakan sistem yang dapat mengindentifikasi dan memblokir akun yang mengirimkan pesan secara massal. Sekitar dua juta akun setiap bulannya terjaring proses pemblokiran tersebut.

Wakil Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Program Cek Fakta Liputan6.com Elin Yunita Kristanti menekankan pentingnya edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam menyaring informasi. (Sru/P-2)