Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman La Nina dan bencana alam lain. Langkah-langkah antisipatif tersebut meliputi penyediaan pelayanan informasi rawan bencana, penyediaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyediaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Permintaan Mendagri tertuang dalam Surat Mendagri tertanggal 13 November 2020 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam suratnya, Mendagri mengatakan langkah-langkah antisipatif ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.
Menurut Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Dr Safrizal ZA yang membidangi direktorat kebencanaan Kemendagri, penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana meliputi tiga hal.
"Jenis pelayanan tersebut meliputi penyusunan data penduduk tematik kebencanaan yang menjadi target layanan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), penggunaan data dan informasi kebencanaan berbasis internet/smartphone, dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui dukungan teknologi informasi maupun menggunakan metode dan inovasi yang disesuaikan dengan kearrifan lokal, serta penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan rambu informasi publik," kata Safrizal dalam keterangan persnya, Rabu (18/11).
Selanjutnya, dalam hal penyediaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, menurut Safrizal, Mendagri meminta agar pemerintah daerah melaksanakan gladi/latihan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kegiatan ini harus melibatkan pemda, masyarakat, dan dunia usaha.
"Gladi/latihan itu terutama mengantisipasi jenis ancaman bencana gempa bumi, tsunami, dan hidrometeorologi," kata Safrizal. Untuk mendukung langkah-langkah antisipatif ini, perlu disusun dan diterapkan pedoman atau prosedur tetap terkait pelaksanaan operasional penyebarluasan informasi kebencanaan selama 24 jam setiap hari dalam satu minggu.
Selanjutnya, pemda diminta melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebaran informasi kebencanaan di daerah. "Di antaranya kawasan permukiman, sekolah, pasar, puskesmas, kantor, prasarana vital, dan rumah ibadah," lanjut Safrizal.
Terkait penyediaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Safrizal mengatakan Mendagri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang memadai. Anggaran itu siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
"Seluruh sumber daya strategis di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan dikoordinasikan sebagai langkah antisipasi bencana," kata Safrizal. Bila jatuh korban, pemda diminta melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi sesuai standar operasional penyelamatan dan evakuasi.
Betapa pentingnya langkah-langkah antisipasi terhadap bencana, Mendagri menekankan agar dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran, penanggulangan bencana mendapat prioritas. Tentu penyusunan perencanaan tersebut harus didasarkan pada Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD dan APBD. (OL-14)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Fenomena kemarau basah saat ini terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berbeda dengan kemarau biasa yang kering dengan sedikit hujan, kemarau basah justru ditandai dengan hujan yang turun
BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang selama periode 3–9 Januari 2025
BMKG memantau bahwa Monsun Asia yang aktif, disertai fenomena La Nina lemah, menjadi faktor utama yang memengaruhi curah hujan di sejumlah wilayah.
MENTERI Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan potensi dampak fenomena La Nina pada malam tahun baru 2025.
KEPALA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan berpotensi terjadi hingga Maret-April 2025.
STASIUN Meteorologi El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengimbau warga agar mewapadai potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada 22-24 September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved