Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
TNI Angkatan Darat menyatakan masih terus mengusut kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani yang terjadi di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, September lalu. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen Dodik Wijanarko menjamin akan menindak anggota yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan. Apabila di kemudian hari sudah didapat alat bukti yang cukup, akan dilaksanakan proses hukum sebagaimana mestinya,” ucap Dodik dalam konferensi pers di Markas Puspomad, Jakarta, kemarin.
Dodik mengatakan tim gabungan TNI-AD dan Kodam XVII/Cenderawasih masih meminta keterangan saksisaksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim juga memerlukan hasil forensik kematian, tetapi belum bisa mendapatkan lantaran belum adanya autopsi.
“Kita tidak ingin salah menentukan tersangka. Tentunya menentukan tersangka ke orang yang betul-betul melakukan dan berbuat kesalahan,” ujar Dodik.
Masih terkait dengan kasus di Hitadipa, Puspomad menetapkan delapan anggota TNI-AD sebagai tersangka pembakaran rumah dinas kesehatan. Delapan tersangka itu, yakni Kapten Infanteri SA, Letda Infanteri KT, Serda MFA, Sertu S, Serda ISF, Kopda DP, Pratu MI, dan Prada MH.
Dodik menyampaikan akibat aksi pembakaran tersebut, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp1,3 miliar.
Menurut Dodik, kerugian itu akan ditanggung TNI-AD. KSAD Jenderal Andika Perkasa, ucap Dodik, menyatakan akan membangun kembali rumah dinas kesehatan itu.
Pembakaran rumah dinas kesehatan itu ditengarai berkaitan dengan penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Ketika itu, TNI tengah melakukan penyisiran mencari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga berkaitan dengan penembakan Pratu Dwi Akbar Utomo dua hari sebelumnya.
Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Intan Jaya Benny Mamoto mengapresiasi sikap tanggap dan langkah cepat KSAD dalam merespons dan menindaklanjuti temuan TGPF. Itu menunjukkan komitmen dan keseriusan pimpinan TNI-AD membangun kepercayaan publik, khususnya masyarakat Papua.
“Saya juga mengapresiasi keputusan KSAD untuk memberikan ganti rugi atau membangun kembali rumah dinas kesehatan Hitadipa. Ini akan membuat masyarakat semakin percaya kepada aparat.” (Dhk/Cah//P-2)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Ajukan Kredit BRIguna untuk Personel TNI AD dengan syarat mudah, suku bunga kompetitif, dan tenor fleksibel. Temukan cara cepat dan praktis untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan.
Menteri Nusron Wahid menyatakan akan menindaklanjuti persoalan status tanah Blang Padang di Banda Aceh yang saat ini dipasang plang 'Hak Pakai TNI AD'.
Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan rumah nondinas dan santunan pendidikan kepada para warakawuri serta prajurit yang mengalami cacat akibat penugasan operasi.
Jajaran TNI AD menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang diberi nama "Pandu". Kendaraan taktis ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence
KOMNAS HAM mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, yang akan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi amunisi afkir.
Rekomendasi Komnas HAM kepada TNI untuk menutup permanen lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi keamanan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved