Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemengdari) melakukan pencatatan realisasi anggaran terhadap 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Terdapat 48 daerah yang belum melakukan realisasi anggaran terhadap aparat keamanan.
"Realisasi anggaran pengamanan 91,89 persen dan tersisa 8,11 persen," ujar Kepala Subdit Wilayah III Dir Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri Saydiman Marto, dalam diskusi virtual, Rabu (11/11).
Syadiman menyebut terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran tersebut. Salah satunya perbedaan kondisi keuangan di setiap daerah.
Baca juga : Penanggulangan Terorisme, TNI Perlu Payung Hukum
"Agar tidak terjadi kekosongan kas, beberapa pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran menunggu alokasi dari anggaran pusat," tuturnya.
Selain itu, puluhan pemda tersebut mengaku belum mendapatkan laporan keuangan dari aparat keamanan. Pasalnya pencairan anggaran perlu ada pengajuan dari aparat keamanan setempat.
"Berarti TNI-Polri setempat belum mengajukan pengusulan anggaran, karena salah satu prosedur diberikan anggaran adanya usulan anggaran," tuturnya.
Sedangkan sebanyak 222 daerah diketahui telah merealisasikan anggaran untuk pengamanan 100 persen. (OL-2)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Permintaan akses menuju Mushola Ar Rahman yang berada di luar area Cluster Neo Vasana, Kota Harapan Indah disarankan melalui jalan umum.
Pandi berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing global.
Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto di Indonesia pada Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun, mencerminkan antusiasme publik yang terus tumbuh terhadap aset digital.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
Bagi Prabowo, dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia akan selalu diganggu.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved