Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemengdari) melakukan pencatatan realisasi anggaran terhadap 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Terdapat 48 daerah yang belum melakukan realisasi anggaran terhadap aparat keamanan.
"Realisasi anggaran pengamanan 91,89 persen dan tersisa 8,11 persen," ujar Kepala Subdit Wilayah III Dir Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri Saydiman Marto, dalam diskusi virtual, Rabu (11/11).
Syadiman menyebut terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran tersebut. Salah satunya perbedaan kondisi keuangan di setiap daerah.
Baca juga : Penanggulangan Terorisme, TNI Perlu Payung Hukum
"Agar tidak terjadi kekosongan kas, beberapa pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran menunggu alokasi dari anggaran pusat," tuturnya.
Selain itu, puluhan pemda tersebut mengaku belum mendapatkan laporan keuangan dari aparat keamanan. Pasalnya pencairan anggaran perlu ada pengajuan dari aparat keamanan setempat.
"Berarti TNI-Polri setempat belum mengajukan pengusulan anggaran, karena salah satu prosedur diberikan anggaran adanya usulan anggaran," tuturnya.
Sedangkan sebanyak 222 daerah diketahui telah merealisasikan anggaran untuk pengamanan 100 persen. (OL-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved