PIMPINAN Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama melarang organisasi Muslimat digunakan untuk mendukung paslon dalam Pilkada 2020.
"Kalau di Pilkada tentu Muslimat ini bukan partai politik," tegas Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa usai membuka Rakernas dan Mukernas Muslimat di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (29/10).
Gubernur Jatim itu menyatakan secara pribadi sebagai warga negara, setiap anggota Muslimat boleh memberikan dukungan pada calon kepala daerah di Pilkada.
Baca Juga: Muslimat NU Dukung Khofifah
"Secara perseorangan sebagai warga negara secara perseorangan menyalurkan aspirasi, ya ada figur-figur di kabupaten, kota dan provinsi ingin memberikan support itu pribadi. Kalau organisasi tentu tidak bisa dibenarkan," tuturnya.
Pilkada serentak digelar secara nasional pada 9 Desember mendatang. Kini memasuki tahapan kampanye. Ada 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kota Blitar. Selain itu, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Blitar, Tuban, Gresik, Sumenep, Mojokerto, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Situbondo dan Pacitan. (OL-13)
Baca Juga: Muslimat NU Dibikin Pusing Pilgub Jatim
