KSP Segera Lapor ke KPK terkait Sepeda Lipat untuk Jokowi

KANTOR Staf Presiden (KSP) akan melaporkan sumbangan belasan sepeda lipat yang berasal dari CEO Daniel Mananta dan PT Roda Maju Bahagia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menginstruksikan agar sepeda-sepeda tersebut dilaporkan ke komisi antirasuah.

"Kemarin sesuai instruksi Kepala Staf Kepresidenan Pak Moeldoko, barang-barang tersebut akan kami laporkan ke KPK untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Sekretariat KSP Yan Adikusuma melalui keterangan pers, Selasa (27/10).

Yan mengatakan belasan sepeda itu hingga saat ini masih berada di KSP dan belum diserahkan kepada pihak Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra dan CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta memberikan 15 sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda untuk Presiden yang diserahkan melalui Moeldoko, Senin (26/10).

KPK pun mengimbau Istana Kepresidenan agar melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat untuk Presiden Joko Widodo tersebut. Sesuai ketentuan perundang-undangan, penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pemberian diterima.

"KPK menyampaikan imbauan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat jika pemberian itu ditujukan untuk pribadi Pak Jokowi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (27/10).

Menurut Ipi, KPK telah berkoordinasi dengan pihak Istana Kepresidenan. Informasi yang diterima KPK, belasan sepeda yang diberikan itu belum diterima Presiden dan akan dicek lebih lanjut.

Berdasarkan catatan KPK, Presiden Jokowi selama ini memberi teladan yang baik terkait pelaporan gratifikasi. Ipi mengatakan pada 2017 KPK pernah memberi penghargaan kepada Jokowi sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar.

"Sesuai dengan perundang-undangan penyampaian laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Setelah laporan diterima, KPK akan menganalisa dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau milik penerima," tukas Ipi. (OL-14)