Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi dua bulan silam. Tersangka tersebut ialah T, H, S, K berprofesi sebagai tukang serta IS sebagai tukang pasang walpaper dinding.
Yang lain ialah UAM sebagai mandor, R seorang vendor PT ARM, dan NH merupakan vendor PT PPK. Terkait seorang petugas cleaning service, Joko Prihatin, dengan rekening buncit yang menjadi sorotan, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut ia tak terlibat dalam kasus kebakaran gedung Kejagung.
"Tidak ada (kaitannya)," ujar Argo, Jumat (23/10). Ia menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa transaksi Joko langsung ke bank terkait.
Hasilnya, rekening dengan uang di atas Rp100 juta tersebut merupakan hasil transaksi dari 2018.
Sebelumnya, penyidik memeriksa Joko di Dittipidum Bareskrim Polri pada 30 September. Joko diperiksa untuk melengkapi penyidikan kasus kebakaran Kejagung. (OL-14)
Sebuah ledakan besar akibat kebocoran gas melanda pemukiman di pusat kota Utrecht, Belanda. Empat orang terluka dan evakuasi warga segera dilakukan.
Damkarmat Kota Kendari mengerahkan tujuh mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran yang terjadi sejak pukul 05.18 WITA dan menghanguskan 15 kios, dua ruko, serta satu minibus.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
SWISS sedang dilanda salah satu tragedi terburuknya setelah kebakaran melanda satu bar di kawasan Alpine saat perayaan Malam Tahun Baru. Ini menewaskan lebih dari 40 orang.
BAR Le Constellation di resor ski Crans-Montana, Swiss, memiliki pintu keluar darurat. Sebagian besar orang di dalam tempat tersebut akan kesulitan menemukannya setelah kebakaran terjadi.
KEMBANG api yang diletakkan di atas botol sampanye tampaknya menjadi sumber kebakaran yang melanda satu bar yang ramai di Swiss selatan pada Hari Tahun Baru.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved