Reformasi Struktural Jalan Terus meski Pandemi

HARAPAN, capaian, dan tantangan berkelindan dalam satu tahun jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Krisis akibat pandemi covid-19 menjadi penghalang bagi Jokowi untuk melanjutkan perubahan yang sudah dilakukan selama lima tahun sebelumnya bersama Jusuf Kalla, tetapi bukan berarti pembangunan benar benar terhenti.

Apa saja capaian dan harapan, serta bagaimana pemerintah menghadapi tantangan yang ada? Berikut wawancara tertulis Media Indonesia dengan Presiden Joko Widodo dua hari lalu:

Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sudah setahun berjalan. Apa saja kemajuan yang dicapai?
Kami berusaha keras meletakkan pondasi jangka menengah dan panjang untuk Indonesia Maju, yaitu pembangunan yang Indonesiasentris, pembangunan dari pinggiran serta pembangunan infrastruktur yang mengedepankan konektivitas ekonomi dan budaya. Walaupun sedang bekerja keras menanggulangi pandemi covid-19, kami tetap melanjutkan reformasi struktural agar cara kerja kita lebih cepat, lebih efisien dan lebih kompetitif.
Sangat menyedihkan, sekarang regulasi dan birokrasi kita dianggap paling rumit di dunia. Indonesia ditempatkan di posisi terburuk dalam Global Complexity Index. Itulah pentingnya Omnibus Law, agar pembenahan regulasi dan birokrasi ini bisa dilakukan dengan cepat.
Pemerintah dan DPR merumuskan UU Cipta Kerja yang menyinergikan 79 UU. Target utamanya adalah menciptakan peluang kerja sebesar-besarnya melalui investasi industri padat karya dan kemudahan UMKM untuk mengembangkan usaha. Dengan cara ini, kita bisa menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Bagaimana dengan penanganan pandemi covid-19?
Selama delapan bulan, kita fokus melakukan intervensi untuk mencegah penyebaran virus dan mengobati yang sakit sambil tetap menjaga keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang terdampak. Secara cepat kami melakukan penyelamatan WNI di luar negeri, membangun RS Darurat Penanganan Covid-19, memberi bantuan melalui program Pemulihan EkonomibNasional (PEN) untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Kami juga mendorong berbagai inovasi terobosan di sektor kesehatan, seperti penyediaan vaksin maupun produksi Vaksin merah putih. Kita menjadikan situasi krisis ini sebagai momentum untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang mungkin akan lamban jika kita lakukan dalam situasi normal.

Bagaimana dengan agenda pembangunan SDM yang menjadi fokus pemerintah pada periode kedua ini?
Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 2030-2040. Saat itu, jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Untuk mengatasi situasi ini kita harus menciptakan SDM unggul yang menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga mampu bersaing dengan SDM dari negara-negara lain.
Apalagi, data yang saya terima, kualitas SDM kita masih rendah. Sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah. Oleh karena itu, skill dan kemampuan mereka perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan selama lima tahun ke depan.
Kita akan memastikan setiap anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan dasar dan menengah bahkan sampai ke perguruan tinggi, terutama di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan. Di samping itu, kita juga akan terus meningkatkan skill para pencari kerja melalui program kartu prakerja sehingga mereka dapat mengupgrade kemampuan.

Belum setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin berjalan, pandemi covid 19 terjadi. Apakah badai ini sudah diantisipasi sebelumnya?
Pandemi covid-19 ini melanda seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapi krisis ini. Negara-negara maju sekalipun gelagapan dalam mengatasi kemunculan covid-19. Tetapi, ketika virus ini muncul di Wuhan, kita sudah melakukan pemantauan secara ketat, mengawasi pintu-pintu masuk dan akhirnya kita memutuskan evakuasi WNI yang ada di sana.
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali titik titik perbatasan, baik melalui bandara, pelabuhan. Itu yang menyulitkan kita di masa awal dalam melakukan test dan tracking terhadap penderita covid-19. Tapi, saat ini, situasi sudah terkendali dengan baik. Angka rata-rata positif rate kita sudah lebih baik dibandingkan dunia.
Per 18 Oktober, angka rata-rata kasus positif kita 17, 69% sementara dunia 22,42%. Begitu juga dengan angka rata-rata kesembuhan yang sudah ada di angka 78,85%. Sementara, dunia masih di angka 74,80%. Sekarang, tinggal angka rata-rata kematian yang harus kita perbaiki. Indonesia masih di angka rata-rata 3,46%, di atas angka rata-rata dunia 2,79%.
Situasi krisis juga membuat pemerintah semakin kuat dalam mengeluarkan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespons perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri pun selalu berbasiskan data yang akurat dan faktual.

Dengan adanya pandemi, pemerintah tampaknya fokus pada dua hal yakni menyelamatkan nyawa rakyat dari covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan?
Sejak awal, strategi kita adalah mencari titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan masyarakat tetap nomor satu. Ini yang diutamakan. Ini prioritas kita.
Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Oleh karena itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan dalam pengendalian covid-19. Kita berupaya memberi pelayanan kesehatan sambil memberi ruang gerak perekonomian.
Salah satunya melalui pendekatan berbasis lokal/berskala mikro yang lebih terarah, spesifik, fokus dan tajam untuk mengatasi masalah covid-19. Kebijakan ini juga tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2020 diprediksi Kembali ke zona negatif. Apa upaya pemerintah agar Indonesia terselamatkan dari jurang resesi yang terlalu dalam sehingga bisa segera bangkit dari keterpurukan ekonomi?
Untuk mengendalikan pandemi, kita harus membatasi mobilitas penduduk. Ini tentu berdampak pada menurunnya demands side dan juga memukul supply side. Banyak usaha, mulai kecil, menengah hingga besar harus mengurangi produksi mereka.
Ketika semua melambat termasuk investasi, yang paling banyak diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi adalah belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Karena itu, saya minta semua kementerian mempercepat belanja, terutama belanja modal sehingga ada uang yang beredar.

Pemerintah telah menggelontorkan dana ratusan triliun untuk menangani dampak pandemi. Bagaimana realisasinya?
Kita telah mengalokasikan dana kurang lebih Rp693 triliun untuk proses pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak pandemi. Dari total itu, sebanyak Rp242 Triliun ditujukan untuk klaster perlindungan sosial yang direalisasikan ke berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT Dana Desa, Banpres Produktif untuk modal kerja UMKM, subsidi gaji/upah maupun diskon tarif listrik. Semua itu diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Alhamdulilah, pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik. Realisasi sampai 14 Oktober sudah mencapai Rp163,4 triliun atau 67,5%. Disamping itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp28,8 triliun untuk klaster UMKM yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro. Per 14 oktober sudah terealisasi 76,3%.
Ada juga alokasi sebesar Rp69 triliun untuk klaster sektoral kementerian dan pemda yang direalisasikan untuk program padat karya dan hibah pariwisata demi meningkatkan daya beli masyarakat. Sampai 14 Oktober, program ini sudah terealisasi 40,4%. Semua ini akan terus kita percepat agar ekonomi bisa bergerak lagi, bisa tumbuh lagi, setidaknya lebih baik dari kuartal kedua.

Sebanyak 270 daerah akan menjalani Pilkada Serentak 2020. Apa harapan Anda dengan dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi?
Pertama, harapan saya, Pilkada Serentak 9 Desember dapat berlangsung dengan demokratis dan berkualitas. Pilkada adalah proses demokrasi yang berjalan 5 tahunan untuk memastikan pemerintahan yang berjalan legitimate.
Kalau tidak ada pilkada, daerah-daerah akan dijabat oleh pejabat yang secara formal dan legitimasi menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan di saat kita mengalami pandemi.
Kedua, harapan saya, Pilkada Serentak dapat aman dari ancaman covid-19 sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran virus. Dengan tingkat keamanan yang baik, kita harap angka partisipasi pemilih tinggi, banyak warga yang datang ke TPS untuk memberikan suara mereka.
Oleh karena itu, saya minta betul-betul diperhatikan protokol kesehatan baik dari sisi penyelenggara, peserta pilkada maupun masyarakat yang terlibat.
KPU telah mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan bahkan dengan ancaman penerapan sanksi. Tiap-tiap partai politik juga telah memberikan perintah kepada kandidat mereka untuk menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat untuk membatasi kerumunan.
Ketiga, harapan saya, pilkada ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang responsif dan inovatif dalam menghadapi situasi dunia yang bergerak serba cepat, mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai strategi-strategi cerdas jika menghadapi situasi krisis yang tidak terduga seperti krisis akibat pandemi covid-19 ini.(X-8)