Dilobi Presiden, NU Kukuh Tolak RUU Ciptaker

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap dalam posisinya untuk tidak menyetujui sejumlah aturan yang masuk dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.

Namun demikian, ungkap Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, pihaknya tetap menggunakan jalur konstitusional untuk melakukan penolakan.

“Kita tetap tidak setuju terhadap sejumlah poin di dalam UU Cipta Kerja seperti aturan di bidang pertambangan, ketahanan pangan, dan pendidikan,” katanya ketika dihubungi Mediaidonesia.com, Selasa (20/10)

Hal tersebut dikatakannya menanggapi kunjungan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengantarkan naskah final  UU Cipta  ke organisasI kemasyarakatan (ormas) Islam beberapa hari lalu.

Menurut Said, dalam kunjungan tersebut pemerintah hanya memberikan informasi terakhir terkait draft UU Cipta Kerja.

Walaupun masih menolak pemberlakuan sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja, Said menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan aksi turun ke jalan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Ia menilai, aksi demonstrasi lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

“KIta akan menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi untuk menolak sejumlah aturan dalam UU Cipta Kerja. Beberapa elemen NU yang ikut terlibat dalam aksi demonstrasi sebelumnya pun sudah tidak ikut demo lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutus Pratikno untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Selain itu, Pratikno diminta Jokowi menjaring masukan dari ormas islam terkait aturan turunan UU Cipta Kerja yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan.

PBNU sebelumnya sudah mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat. "Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis," tegas Said.(OL-8)