DPR Tegaskan Pengadaan Mobil Dinas Baru Murni Inisiatif KPK

PENGADAAN mobil dinas bagi pimpinan Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) merupakan usulan dari para pimpinan KPK. Anggota Komisi III DPR

Achmad Dimyati Natkusumah menjelaskan tidak mungkin DPR memberikan persetujuan apabila mitra kerja dalam hal ini KPK tidak memberikan pengajuan pengadaan mobil dinas.

"Itu usulan KPK. Enggak mungkin kaalu tiba-tiba kita acc, kan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi itu kan urusan masing-masing," tutur Dimyati di Tangerang, Jumat (16/10).

Baca juga: Mobil Dinas Pimpinan KPK Tidak Boleh Direalisasikan

Dimyati menjelaskan, pada dasarnya Komisi III tidak mempermasalahkan pengajuan mobil dinas baru bagi para pimpinan KPK dan jajarannya. Selama hal tersebut dapat menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Selama itu untuk suksesnya institusi ini jika memany harus dilengkapi sarana dan prasarana. DPR tidak keberatan. Selama itu untuk kepentinhan institusi lebih tajam lagi KPK kita dukung," paparnya.

Tanpa adanya sarana dan prasana yang memadai, Dimyati meragukan KPK dapat bekerja efektif memberantas korupsi. Termasuk pengadaan mobil dinas yang justru disebut-sebut oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak begitu mendesak dibutuhkan oleh KPK.

"Bagaimana bisa sukses kalau sarana prasarananya tidak siap. Ini harus dilengkapi maupun hanya mobil dinas. Yang penting resmi, daripada nanti pakai mobil pinjam, atau dipinjami oleh seseorang atau kelompok ini kan berbahaya," ujarnya.

Sebelumnya KPK mengajukan pengadaan mobil dinas hingga miliaran rupiah dalam RKAKL 2021. Mobil dinas itu diperuntukkan bagi pimpinan KPK.

Ketua KPK mendapat anggaran mobil dinas Rp1,45 miliar. Sementara itu, masing-masing wakil ketua Lembaga Antirasuah mendapat jatah mobil dinas Rp1 miliar.

Belum diketahui merek mobil apa yang akan dibeli dengan anggaran tersebut. Namun beredar kabar spesifikasi mobil yang digunakan di atas 3.500 cc. (OL-4)