Pemerintah akan Memburu TPNPB-OPM

PEMERINTAH menegaskan akan memburu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengklaim mendalangi penembakan Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Bambang Purwoko. Negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan gangguan keamanan.

"TPNPB itu yang sudah mengklaim (penembakan TGPF di Intan Jaya) dan itu yang akan kita buru. Itu tugas negara memburu yang begitu, karena itu kriminal," ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan keterangan resmi, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut dia, negara tidak akan tinggal diam terhadap pengganggu keamanan dan keselamatan rakyat. Terlebih itu dilakukan secara terstruktur untuk mengungkap kasus hukum.

Ia mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. "Karena begitu peristiwa terjadi mereka langsung mengumumkan mereka yang bertanggung jawab. Juru bicaranya langsung," urainya.

Baca juga : Joko Tjandra Jalani Sidang Perdana Kasus Surat Jalan Palsu

TGPF Intan Jaya diserang pada Jumat (9/10) ketika menuju rumah korban penembakan yakni Pendeta Yeremia Zanambani. Sebelum kejadian yang mengakibatkan anggota TGPF tertembak, Bambang Purwoko, terdapat penghadangan dari dua orang perempuan yang membuat laju kendaraan tim melambat.

"Ketika diminta minggir dia (dua perempuan itu) tersenyum saja, lalu datang tembakan dari atas. Sesudah tembakan dari atas kedua perempuan itu menghilang lalu ada tembakan dari bawah untuk memberi kesempatan yang di atas itu lari. Jadi itu sudah diatur seperti itu, itu jelas kelompok kriminal bersenjata," pungkasnya.

Salah satu Anggota TGPF penembakan di Intan Jaya, Bambang Purwoko menjadi korban tembakan saat terjadinya penyerangan di daerah Kampung Mamba Bawah, Distrik Hipadita, Jumat (9/10). Pascakejadian, juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengklaim mendalangi peristiwa tersebut dengan alasan menolak investigasi yang dilakukan TGPF karena hasilnya dipastikan tidak independen. (P-5)