Senin 12 Oktober 2020, 23:08 WIB

SBY Soal RUU Ciptaker: Demokrat Tidak Lawan Negara

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
SBY Soal RUU Ciptaker: Demokrat Tidak Lawan Negara

Antara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

 

PARTAI Demokrat secara tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10).

Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, penolakan tersebut bukan suatu bentuk melawan pemerintahan.

"Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara, ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ (DPR RI)," ujarnya dalam akun Youtube SBY, Senin (12/10).

Penolakan partai besutannya tersebut karena menganggap RUU Ciptaker belum tepat disahkan. Menurut SBY, beberapa pihak masih memperdebatkan aturan sapu jagat tersebut. Misalnya penolakan dari serikat buruh.

Ia menyarankan, pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yang masih keberatan dengan Omnibus Law.

"Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, ayo kita tuntaskan dulu (RUU Ciptaker). Jangan terlalu banyak masalah. Mari kita bangun komunikasi lagi dengan semua pihak, kan begitu," tutur SBY.

SBY mengaku bahwa pihaknya setuju jika ada aturan untuk meningkatkan investasi demi pertumbuhan perekonomian.

"Pasti Demokrat akan setuju kalau negara sekarang ini dan ke depan punya UU yang tujuannya bikin ekonomi tumbuh dengan baik. Investasi berjalan, lapangan kerja tercipta dengan catatan niat yang baik itu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata SBY

Namun, SBY mengatakan, aturan itu harus win-win solution alias mendapatkan keuntungan untuk semua pihak. Baik kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat lainnya tidak boleh dirugikan.

"UU itu harapannya kan semua dapat, semua win (menang). Punya usaha atau bisnis win, para pekerja juga win, para pecinta lingkungan juga diperhatikan dan everybody wins. Itu UU yang baik. Itu solusi yang baik kalau ingin meningkatkan investasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

KPK Kembangkan Suap Bansos yang Jerat Juliari

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:17 WIB
"Kita cari karena di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan...
Antara

KPK Bentuk Satgas Pemburu Buronan

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:25 WIB
Pembentukan satgas khusus, lanjut dia, bertujuan agar perburuan para DPO tersebut lebih efektif tanpa terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan...
MI/John Lewar

Kasus Rp1,3 Miliar Labuan Bajo, Kejati Tahan WNA Italia

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:05 WIB
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penahanan terhadap Nizzardo Fabio warga negara Italia terkait kasus tindak pidana...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya