SBY Soal RUU Ciptaker: Demokrat Tidak Lawan Negara

PARTAI Demokrat secara tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10).

Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, penolakan tersebut bukan suatu bentuk melawan pemerintahan.

"Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara, ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ (DPR RI)," ujarnya dalam akun Youtube SBY, Senin (12/10).

Penolakan partai besutannya tersebut karena menganggap RUU Ciptaker belum tepat disahkan. Menurut SBY, beberapa pihak masih memperdebatkan aturan sapu jagat tersebut. Misalnya penolakan dari serikat buruh.

Ia menyarankan, pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yang masih keberatan dengan Omnibus Law.

"Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, ayo kita tuntaskan dulu (RUU Ciptaker). Jangan terlalu banyak masalah. Mari kita bangun komunikasi lagi dengan semua pihak, kan begitu," tutur SBY.

SBY mengaku bahwa pihaknya setuju jika ada aturan untuk meningkatkan investasi demi pertumbuhan perekonomian.

"Pasti Demokrat akan setuju kalau negara sekarang ini dan ke depan punya UU yang tujuannya bikin ekonomi tumbuh dengan baik. Investasi berjalan, lapangan kerja tercipta dengan catatan niat yang baik itu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata SBY

Namun, SBY mengatakan, aturan itu harus win-win solution alias mendapatkan keuntungan untuk semua pihak. Baik kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat lainnya tidak boleh dirugikan.

"UU itu harapannya kan semua dapat, semua win (menang). Punya usaha atau bisnis win, para pekerja juga win, para pecinta lingkungan juga diperhatikan dan everybody wins. Itu UU yang baik. Itu solusi yang baik kalau ingin meningkatkan investasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu," pungkasnya. (OL-8)