Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ADANYA kegiatan aksi masa di sekitar gedung parlemen DPR/MPR RI pada hari ini, maka berdampak pada beberapa layanan operasional Transjakarta yang mengalami modifikasi berupa pengalihan dan perpendekan rute.
Adapun layanan Transjakarta yang dilakukan modifikasi padaKoridor 9 (Pluit – Pinang Ranti).
"Rute ini dialihkan via Tol JCC Exit Slipi Kemanggisan. Halte yang tidak melayani arah Pluit yakni Halte JCC dan Halte Slipi Petamburan," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo, Kamis (8/10)
Pelanggan yang biasa menggunakan kedua halte tersebut diarahkan untuk menuju ke Halte Semanggi terlebih dahulu.
Baca juga : Dihadang Polisi, Mahasiswa Demonstrasi di Patung Kuda
Selain itu, kegiatan aksi masa juga terdapat di Kawasan Kodamar, Jakarta Utara siang ini.
"Transjakarta di Koriodor 10 (Tanjung Priok - PGC 2) mengalami modifikasi berupa pengalihan rute," tukas Nadia.
Adapun bentuk pengalihannya adalah untuk sementara armada bus tidak melewati Halte Cempaka Mas 2 dan Halte Cempaka Putih.
"Rute akan beroperasi normal kembali jika kondisi sudah memungkinkan untuk dilalui armada bus," ungkapnya.
Transjakarta tetap menghimbau untuk tetap menerapkan 3M yakni Memakai Masker, Mencuci tangan dan menjaga jarak. Serta selalu di rumah saja apabila tidak ada keperluan mendesak. (OL-2)
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved