Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PRESIDEN Joko Widodo telah mengirim surat presiden (surpres) yang berisikan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat bernomor R.41.pres.10 2020 tersebut pun sudah diterima Sekjen DPR.
“Kami sangat berharap kepada ibu ketua dan bapak-bapak pimpinan DPR dan juga seluruh anggota untuk kiranya segera me nindaklanjuti segera surat presiden dimaksud,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, kemarin,
Ia mengungkapkan tujuh nama calon tersebut telah dipilih melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi Komisi Yudisial yang dilaksanakan sejak Maret hingga September 2020.
“Pansel tersebut telah bekerja sangat intensif dengan penuh kehati-hatian. Mereka telah melalui proses panjang sebelum akhirnya memberikan nama kepada presiden,” tuturnya.
Adapun tujuh calon anggota Komisi Yudisial tersebut ialah Joko Sasmito dan M Taufik sebagai perwakilan unsur mantan hakim, Sukma Violetta dan Bin Ziyad Khadafi mewakili unsur praktisi hukum, Amzulian Rifai dan Mukti Fajar Nur Dewata dari golongan akademisi, serta Siti Nurjanah mewakili masyarakat sipil.
Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang, meminta calon anggota KY berani membongkar mafia peradilan.
“Terutama dalam proses seleksi anggota Komisi Yudisial yang saat ini sedang berjalan, harus dipilih orang-orang yang mampu menjadikan Komisi Yudisial (KY) lebih berani untuk mengungkap mafi a peradil an yang telah menggerogoti muruah hakim selama ini,” kata peneliti Pusako Andalas, Hemi Lavour Febrinandez.
Menurut Hemi, penguatan aspek pencegahan dengan mengesampingkan aspek pengawasan dan pe nindakan hanya akan membuat Komisi Yudisial sebagai lembaga tanpa ta ring yang pada akhirnya tidak mampu menjaga martabat dan muruah hakim. (Pra/P-1)
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
EMPAT hakim dan satu panitera yang terjerat dugaan suap menandakan belum tuntasnya agenda reformasi peradilan. Presiden Prabowo Subianto pun harus turun tangan membenahi masalah tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas
Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved