10 Hari Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan Marak Terjadi

PELANGGARAN protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi pelanggaran terbanyak yang dilakukan calon kepada daerah selama 10 hari masa kampanye Pilkada 2020 yang dimulai sejak 26 September,

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan, hal itu terjadi karena banyak calon kepala daerah masih memilih kampanye secara tatap muka, meski pesertanya dibatasi agar tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

Berdasarkan data dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 kabupaten/kota (95 persen).

"Hanya 14 kabupaten/kota (5 persen) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye," ujar Fritz melalui siaran pers resmi Bawaslu yang diterima Media Indonesia, Rabu (6/10).

Dari 256 kabupaten/kota tersebut, terdapat 9.189 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka (pertemuan terbatas). Dalam pengawasannya terhadap ribuan kampanye itu, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Baca juga : KPU : Tanpa KTP-El tidak Bisa Memilih saat Pilkada

Atas pelanggaran tersebut, Fritz menegaskan, telah dilakukan tindakan pembubaran terhadap sebanyak 48 kegiatan. Selain itu, Bawaslu juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis.

Bawaslu juga memetakan peningkatan pasien positif terinfeksi Covid-19 di daerah-daerah yang masih terdapat kampanye tatap muka. Ia mengungkapkan meskipun ada penambahan jumlah pasien di daerah yang terdapat kampanye tatap muka, di beberapa daerah lain, terjadi pengurangan jumlah pasien.

Sebaliknya, Fritz menuturkan, metode kampanye yang paling didorong untuk dilakukan di masa pandemi, yaitu kampanye dalam jaringan (daring) justru paling sedikit dilakukan. Kampanye daring, yang ia maksud antara lain pembuatan laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, konferensi (pertemuan) virtual, dan penayangan siaran langsung kegiatan kampanye.

"Kampanye daring hanya ditemukan dilakukan di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah (14 persen). Sisanya, 233 kabupaten/kota (86 persen) tidak didapati terlaksana kampanye dengan metode daring," paparnya.

Berdasarkan analisis Bawaslu, Fritz mengungkapkan, kampanye daring masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala antara lain jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye, serta keterbatasan fitur dalam gawai.

"Sehingga diikuti oleh sedikit peserta kampanye," ucapnya.

Rincian penyelenggaraan kampanye daring di 31 daerah tersebut adalah, 31 kegiatan pengunggahan konten materi kampanye di media sosial, 12 kegiatan siaran langsung kampanye, 7 kegiatan pertemuan virtual, dan 3 kegiatan pembuatan laman resmi pasangan calon.

Metode kampanye lainnnya adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK). Menurut Fritz, metode ini dilakukan di 178 kabupaten/kota (66 persen). Sedangkan di 92 kabupaten/kota (34 persen).

"Bawaslu tidak menemukan alat peraga kampanye pada 10 hari pertama tahapan Kampanye" ucap dia.

Adapun, APK yang Bawaslu temukan ialah 167 unit baliho, 159 unit spanduk, dan 50 unit umbul-umbul. Bawaslu, imbuhnya, menganalisis, bahwa baliho dan spanduk paling banyak dipasang karena APK paling kecil berpotensi dirusak.

Sedangkan untuk metode penyebaran bahan kampanye, Bawaslu mendapati, telah dilaksanakan di 169 kabupaten/kota (63 persen). Namun di 101 kabupaten/kota (37 persen) belum didapati penyebaran bahan kampanye.

Baca juga : Jelang Pilkada, Mendagri Minta Pemilih Pemula Punya KTP-el

Bahan kampanye yang paling banyak adalah masker (di 159 kabupaten/kota), stiker (di 121 kabupaten/kota),pakaian (di 49 kabupaten/kota), penyanitasi tangan/hand sanitizer (di 21 kabupaten/kota), penutup kepala (di 19 kabupaten/kota), alat makan/minum (di 10 kabupaten/kota), sarung tangan (di 5 kabupaten/kota), dan perisai wajah/face shield (di 5 kabupaten/kota).

"Berdasarkan amatan Bawaslu, masker paling banyak digunakan sebagai bahan kampanye karena beririsan dengan metode kampanye pertemuan terbatas yang juga paling banyak diselenggarakan," terang Fritz.

Selain itu, Bawaslu menemukan pada kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran stiker, berpotensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan karena pemberian bahan kampanye itu memungkinkan orang bertemu antarmuka dan bersentuhan tangan.

Selain soal protokol kesehatan, Fritz memaparkan, Bawaslu juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran lain, yaitu 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial, 8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah.Adapun dugaan pelanggaran di media sosial seperti netralitas ASN dan/atau kepala desa

ikut berkampanye, kampanye di akun media sosial yang tidak didaftarkan di KPU, penyebaran konten hoaks, dan konten berbayar (sponsor). (OL-7)