TR Soal Larangan Demonstrasi Dikritik, Ini Penjelasan Polri

BARESKRIM Polri telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang.

Di dalam STR, terdapat salah satu poin yang memerintahkan aparat melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Polri pun membantah pihaknya tidak dalam fungsi dan kewenangannya ketika Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan STR.

"Polri sesuai dengan tugas pokoknya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan penegakkan hukum tentunya punya kepentingan terkait dengan merebaknya informasi demo besar-besaran 6-8 Oktober," ungkap Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/10).

Baca juga : Sanksi Pidana Bagi Paslon Pelanggar Prokes Dinilai Kurang Efektif

Awi mengklaim, dibuatnya poin tersebut lantaran masih dalam situasi pandemi virus korona yang hingga saat ini masih merebak di Indonesia.

Demi memutus rantai penyebaran virus, Awi mengatakan, pihaknya membatasi kerumunan massa yang mungkin akan menjadi pusat penularan. Dalam hal ini, terang Awi, ihwal kegiatan unjuk rasa oleh massa buruh yang akan digelar menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, Polri punya peran penting untuk mengatur demonstrasj agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. (OL-7)