Kamis 01 Oktober 2020, 07:28 WIB

KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa

ANTARA/Muhammad Adimaja
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi yang menjerat kepala daerah kerap berkaitan dengan balas jasa kepada donatur. Kepala daerah dibantu pembiayaan pada masa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu disampaikan Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, saat memberikan pembekalan kepada calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara," ujar Dian dalam konferensi televideo, Rabu (30/9).

Baca juga: MA Potong 6 Tahun Hukuman Anas Urbaningrum

Modus korupsi kepala daerah yakni suap dan gratifikasi dalam pemberian izin. Kemudian jual beli jabatan, kickback dalam pengadaan barang dan jasa.

Dian mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, KPK melakukan pendampingan kepada kepala daerah. Pendampingan itu berupa menyelenggarakan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK.

"KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring dalam Korsupgah KPK," ujar Dian.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menegaskan korupsi kepala daerah masih menjadi sorotan Lembaga Antirasuah itu. Sejak 2004, sebanyak 119 kasus korupsi di tingkat kepala daerah diungkap KPK.

"Hingga Mei 2020, telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan wali kota atau bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan gubernur," ujar Giri.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan peran serta masyarakat turut diperlukan untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berintegritas. Pendidikan politik bagi pemilih mesti diperkuat.

Hal tersebut bertujuan agar pemilih tidak sekadar menjadi obyek, tetapi memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih kualitas calon pemimpin mereka. Tidak hanya memperkuat nilai budaya antikorupsi, masyarakat mesti dibekali pemahaman modus kejahatan rasuah.

"Masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi, tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dan menghindarkan diri dari tindakan koruptif," saran Rumadi. (OL-1)

Baca Juga

MI/CAHYA MULYANA

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Harus Beri Kepastian

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 16:05 WIB
Pengusaha meminta penerapan prinsip fiktif positif bahwa dalam permohonan perizinan dianggap disetujui jika dalam batas waktu tertentu...
Antara

Berkas Gratifikasi Rachmat Yasin Diserahkan ke Jaksa KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 15:52 WIB
"Dalam waktu 14 hari kerja,JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)....
Antara

Pinangki Kerap ‘’Bolos Kerja’’ Selama di Kejaksaan

👤Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 14:28 WIB
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama bertugas di kejaksaan kerap ‘’bolos kerja’’ dan pernah dijatuhi sanksi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya