Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi yang menjerat kepala daerah kerap berkaitan dengan balas jasa kepada donatur. Kepala daerah dibantu pembiayaan pada masa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Hal itu disampaikan Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, saat memberikan pembekalan kepada calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara," ujar Dian dalam konferensi televideo, Rabu (30/9).
Baca juga: MA Potong 6 Tahun Hukuman Anas Urbaningrum
Modus korupsi kepala daerah yakni suap dan gratifikasi dalam pemberian izin. Kemudian jual beli jabatan, kickback dalam pengadaan barang dan jasa.
Dian mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, KPK melakukan pendampingan kepada kepala daerah. Pendampingan itu berupa menyelenggarakan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK.
"KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring dalam Korsupgah KPK," ujar Dian.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menegaskan korupsi kepala daerah masih menjadi sorotan Lembaga Antirasuah itu. Sejak 2004, sebanyak 119 kasus korupsi di tingkat kepala daerah diungkap KPK.
"Hingga Mei 2020, telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan wali kota atau bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan gubernur," ujar Giri.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan peran serta masyarakat turut diperlukan untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berintegritas. Pendidikan politik bagi pemilih mesti diperkuat.
Hal tersebut bertujuan agar pemilih tidak sekadar menjadi obyek, tetapi memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih kualitas calon pemimpin mereka. Tidak hanya memperkuat nilai budaya antikorupsi, masyarakat mesti dibekali pemahaman modus kejahatan rasuah.
"Masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi, tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, dan menghindarkan diri dari tindakan koruptif," saran Rumadi. (OL-1)
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved