Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DITEKANKAN kerumunan saat pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September tidak terjadi lagi selama masa kampanye.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terjadinya kerumunan massa dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut, disebabkan koordinasi dan sosialisasi aturan kurang maksimal.
"Karena sempitnya waktu sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada 1 September mengenai tahapan kampanye. Sedangkan 4 September. Padahlal PKPU ini perlu dilakukan sosialisasi dan juga koordinasi penegakan hukum," ujar Tito saat rapat pengamanan pilkada dan analisis realisasi anggaran 2020 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (30/9).
Ia menilai sosialisasi dan koordinasi yang kurang maksimal, membuat tidak semua peserta pilkada paham aturan tersebut. Ia pun mengapresiasi tahapan penetapan calon kepala daerah dan pengambilan nomor urut pada 23-24 September 2020 relatif lancar tanpa adanya pelanggaran protokol kesehatan yang berarti. Pada masa kampanye yang ia nilai krusial, Kemendagri antaranya mendorong pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi PKPU No.10/2020 tentang Protokol Covid-19.
"Kita masuk tanapan penting 26 September, sampao hari ini, kita tidak melihat ada peristiwa kerumunan seperti pada 4-6 September," ucapnya.
Baca juga : Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan Akibat RUU Ciptaker
Ia pun mengingatkan perihal anggaran pengamanan pilkada yang belum dicairkan 100% sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Dari catatan Kemendagri, ujar Tito, realisasi anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI di 9 provinsi yang menggelar pilkada baru 75,47%. Sementara untuk kabupaten/kota baru 73,11%.
"Hanya 5 provinsi yang 100% yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah," ujarnya. Sementara empat daerah lain yang belum mencairkan 100% yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.
"Saya minta betul untuk segera dituntaskan karena ini sudah masuk tahapan inti. Jangan lupa bahwa pengamanan itu bukan pada saat pengamnan kampanye dan pengamanan pada saat penghitungan maupun pemungutan suara, pengamanan sudah dimulai sejak awal tahapan," ucap Tito. (OL-2)
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
Nova berharap, angka kemiskinan di Pidie Jaya yang masih relatif tinggi diharapkan segera dapat diperkecil.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Klungkung menyimpan sejumlah potensi yang harus segera dikembangkan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian
Fachrori Umar membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pasangan Syarif Fasha - Maulana yang menang hampir 56%
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved